oleh

Warga Diajak Patuh Gunakan Masker

Guna meminimalisir penyebaran Covid-19 dan terlebih lagi menghindari sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah daerah, maka warga diharapkan patuh untuk menggunakan masker bila melakukan aktivitas di luar rumah. Hal itu diungkapkan Legislator DPRD Mimika Samuel Bunai kepada Radar Timika, Sabtu (26/9).

Samuel mengajak warga Mimika patuh menggunakan masker agar tidak tertular virus Corona yang kini kembali merajalela.

Dikatakannya, menyikapi kenaikkan signifikan angka Covid-19 di Kabupaten Mimika dalam sebulan terakhir ini, maka aparat gabungan TNI–POLRI dan OPD Pemkab Mimika mengaktifkan operasi razia masker di sejumlah titik di Kota Timika dan sekitarnya.

“Warga jangan menyalahkan petugas sweeping masker, karena itu bertujuan baik, yaitu untuk menyadarkan warga agar menjaga diri dan sesama dari ancaman pandemi COVID-19,” ujar Samuel.

Dikatakanya, memasuki di masa new normal atau tatanan kehidupan baru, banyak warga menjadi lengah dan akhirnya terpapar virus Corona. Mayoritas warga menganggap biasa, padahal penularan sakit itu berada dalam tahap mengkhawatirkan mengingat saat ini angka kumulatif COVID sudah di angka seribu dua ratus lebih kasus, dengan pasien aktif dalam perawatan mencapai 360 lebih orang.

Mengenai sanksi bagi warga yang kedapatan melanggar, Samuel menilai harus melalui evaluasi dan kesepakatan bersama sehingga semua pihak menerima dan tidak ada gejolak di masyarakat.

Adapun razia petugas gabungan ada di enam titik, yaitu persimpangan Jalan Hasanuddin dan Budi Utomo, simpang empat Jalan Yos Sudarso dan Timika Mall, simpang empat Bank Papua, pertigaan Diana Supermarket, pertigaan Pin Seluluer dan simpang lima SP 2 Supermarket Awalin.

Legislator Perindo ini mengungkapkan permintaannya kepada pemerintah agar menyediakan masker gratis bagi warga. Sehingga razia itu solutif menuntaskan permasalahan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Mimika.

Selain itu pemerintah juga diminta untuk mengatur dengan baik pos anggaran penanganan COVID-19 pada satu OPD, sehingga tidak tumpang tindih dan berkesan pemborosan anggaran meski dalam masa wabah nasional ini. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *