oleh

Rumah Sakit Darurat Ditentang Masyarakat

Kadinkes Beri Penjelasan kepada Masyarakat yang Protes

Masyarakat dari berbagai kampung dan kelurahan di Distrik Mimika Timur, Senin (28/9) kemarin menggelar aksi protes dengan mendatangi Kantor Distrik Mimika Timur. Aksi tersebut merupakan lanjutan dari aksi yang telah digelar sehari sebelumnya. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan warga mengenai rencana pemerintah untuk menjadikan Puskesmas Mapurujaya sebagai rumah sakit darurat untuk pasien Covid-19.

Penolakan itu disuarakan langsung masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra yang didampingi Kadistrik Mimika Timur, Yulianus Pinimet di halaman Kantor Distrik Mimika Timur.

Berdasarkan pantauan Radar Timika di lokasi aksi, sejumlah masyarakat melakukan aksi pemalangan di pintu masuk Puskesmas Mapurujaya, selain itu mereka juga mendatangi kantor Distrik Mimika Timur untuk menyatakan protes sebagai bentuk penolakan.

Kadinkes Mimika, Reynold Ubra saat berdiskusi dan memberikan tanggapan dari perwakilan masyarakat yang melakukan aksi protes.

RS Darurat Karena RSUD dan RSMM Penuh

A wal terjadi aksi protes penolakan oleh masyarakat itu bermula ketika masyarakat melihat barang-barang dan fasilitas Puskesmas dipindahkan ke beberapa titik sejak hari Minggu lalu hingga Senin kemarin. Selain itu, masyarakat juga menuding tidak adanya koordinasi lintas sektor terkait wacana Puskesmas Mapurujaya yang akan dijadikan sebagai Rumah Sakit Darurat penangan pasien Covid-19.

Salah seorang warga Riky Balubun dalam orasinya mengatakan, apa yang sudah disampaikan oleh masyarakat itu pada prinsipnya adalah menolak dijadikannya Puskesmas Mapurujaya sebagai rumah sakit darurat untuk merawat pasien Covid-19.

“Kami takut kalau ada pasien (Covid-19) dirawat di sini. Apalagi Puskesmas ini letaknya di tengah pemukiman masyarakat,” ungkapnya.

Riky menjelaskan, harusnya ada sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat mengenai rencana tersebut. Agar masyarakat mengerti dan tidak salah faham. “Tetapi ini tidak, bahkan mereka dikagetkan ketika melihat petugas kesehatan mulai memindah barang–barang dari Puskesmas,” kata Riky.

“Masyarakat tidak keberatan sebenarnya, asalkan jangan di Puskesmas, karena letak Puskesmas berada di tengah pemukiman warga,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra menyayangkan adanya aksi protes tersebut. Menurutnya, rekayasa pelayanan pasien Covid-19 sampai saat ini masih sebatas wacana.

Reynold menjelaskan, Puskesmas Mapurjaya akan dijadikan sebagai rumah sakit darurat lantaran jumlah pasien covid -19 belakangan ini terus meningkat. Bahkan kapasitas di RSUD dan RSMM sudah tidak memadai.

Kata dia, kondisi Covid -19 di Mimika saat ini adalah kondisi darurat. Berdasarkan hasil pertemuan dan laporan dari direktur RSUD dan juga direktur RSMM hari Sabtu lalu. Bahwa  jumlah pasien rata rata terus meningkat 15 sampai 20 orang setiap harinya. Hal  itu membuat  fasilitas terutama tempat tidur pasien penuh.

“Kami mencoba membuat rekayasa pelayanan kesehatan  supaya pasien yang non Covid-19 tidak harus semua ada di rumah sakit, dengan memperkuat pelayanan primer di tengah masyarakat,” tuturnya.

Reynold menjelaskan, sebelumnya Dinkes sudah melakukan pertemuan untuk puskesmas yang ada di zona  merah maupun  zona kuning, agar membuka pelayanan keluar. Artinya Puskesmas membuka pos–pos pelayanan di tengah masyarakat tidak harus di gedung puskesmas lagi. Itu dimaksudkan supaya tidak ada penumpukan warga yang berobat.

“Supaya tidak ada cluster dari penumpukan masyarakat di fasilitas kesehatan, maka Puskesmas wajib membuka pelayanan di balai–balai kampung maupun kelurahan,” kata Reynold.

Dengan adanya pembukaan layanan di balai kampung, maka akses masyarakat juga lebih dekat dengan pelayanan. Dengan begitu bisa mengurangi beban, tidak hanya dari tempat tidur (pasien), tetapi beban kerja dari petugas kesehatan. Sehingga pihaknya membuat rekayasa fasilitas kesehatan untuk  pelayanan Non Covid dan pelayanan covid.

“Nah bagaimana hubungannya dengan tempat tidur yang penuh, kami melakukan penilaian rekayasa dilihat dari kondisi shelter yang hari ini sudah penuh. Bagaimana dengan pasien sedang? saat ini pasien ringan ada di shelter. Langkah  apa yang dilakukan jika ada kasus sebentar malam, yaitu isolasi  mandiri di dalam rumah, tetapi dalam pengawasan. Berdasarkan asesment, jika di dalam rumah tersebut tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan akan kami tarik ke shelter, karena kondisi shelter dan rumah sakit penuh, maka dibuatlah rekayasa ini,” terangnya.

Reynold menjelaskan, pada Sabtu siang, Mimika sudah mulai dalam kondisi darurat, karena tempat tidur pasien untuk Covid di RSUD dan RSMM sudah penuh. “Maka dengan melihat kapasitas tenaga, juga fasilitas kesehatan rujukan yang ada. Maka kami mengambil langkah untuk membuka puskesmas sebagai rumah sakit darurat untuk penanganan Covid-19. Dan setelah dilakukan asessment, yang layak adalah Puskesmas Mapurujaya,” ungkapnya.

“Dari situlah sebenarnya wacana (RS Darurat) untuk dipakai. Ini baru wacana, karena nantinya akan kembali dilaporkan kepada pimpinan,” tambah Reynold.

Namun, Reynold menegaskan bahwa untuk merealisasikan rencana penggunaan Puskesmas sebagai rumah sakit darurat, ada tahapan–tahapan yang harus dilewati, mulai dari kesiapan dokter dan tenaga kesehatan. Dimana nantinya akan ada lima tim yang terbagi dalam empat sift untuk bertugas.

Rumah sakit darurat juga dikhususkan untuk pasien dengan kategori sedang. Dan untuk di Puskesmas sendiri bisa menampung 25 orang pasien. Apalagi di Puskesmas Mapurujaya ini disekilingnya sudah dipagari tembok, instalasi pengelolahan air limbah juga ada, sarana air dan listrik juga sudah ada.

Sementara itu Kepala Distrik Mimika Timur, Yulianus Pinimet mengatakan, pihaknya sudah memanggil lima kepala kampung dan kepala kelurahan mengundang Tripidis Miktim untuk membicarakan soal itu, dan semuanya menyepakati bahwa apa yang menjadi putusan pemerintah adalah untuk kebaikan bersama.

Ia mengakui, memang terkait informasi tersebut pihaknya baru mengetahuinya pada Minggu sore. Dan aksi yang dilaksanakan  sejak Minggu hingga Senin kemarin itu dilakukan masyarakat karena tidak mau ada pasien Covid-19 di Puskesmas Mapurujaya. Namun, dirinya bersama lima kepala kampung dan satu lurah sudah menyatakan mendukung apa yang sudah diputuskan pemerintah. Pihaknya juga sudah mencoba untuk memberikan pemahaman dan pandangan kepada masyarakat mengenai persoalan ini.

“Jika kita hari ini menolak terus, kita besok terkapar semua, mau ditempatkan dimana kalau sudah tidak ada lagi tempat? Karena rumah sakit di kota sana sudah full,” pungkasnya. (itz)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *