oleh

Otonomi Khusus: Indonesia Bukan Penjajah (Bagian 2/habis)


Oleh: Heddy Lugito (Wartawan senior, mantan Sekjen Forum Pemred Indonesia)


Penentuan Pendapat Rakyat 1969

Mereka yang mengatakan, bahwa Pepera adalah buah akal-akalan Indonesia untuk menguasai Papua, tidak berhasil mengajukan bukti sejarah. Tuduhan bahwa Indonesia mengatur hasilnya Pepera supaya masyarakat Papua memilih untuk bergabung ke Indonesia, juga tak bebasis bukti yg faktual. Justeru Indonesesia  membantu memerdekakan Papua dari Belanda melalui Perjanjian New York tahun 1962. Integrasi Papua ke Indonesia juga disetujui , diakui, dan disahkan oleh PBB.  Bahkan, PBB  melakukan supervisi langsung ketika diadakan Pepera tahun 1969. PBB mengutus 50 orang untuk mengawasi pelaksanaan Pepera yang dilakukan di 8 kabupaten,serta dihadiri 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP), yang mewakili 809.327 penduduk Papua kala itu. Hasil Pepera di 8 kabupaten tersebut secara mutlak memilih dan menetapkan bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Hasil tersebut kemudian disepakati dan disetujui dengan pembubuhan tanda tangan bagi semua yang hadir dalam rapat.

Secara de Facto masyarakat Papua memilih untuk berintegrasi dengan wilayah NKRI ini. Pepera sendiri disahkan melalui Resolusi PBB No. 2504 pada sidang umum 19 November 1969 yang disetujui oleh 82 negara, sedangkan 30 negara lainnya memilih abstain. Tak ada satu negara yg menolak. Eh, belakangan ada juga pihak yang kontra, mengatakan bahwa resolusi PBB itu seperti   bola api liar yang sedang dimainkan dalam arena kepentingan geopolitik di West Papua, yaitu kepentingan ekonomi Imperialis AS dan kepentingan politik Indonesia. Tentu saja, kita tidak bicara politik dalam konteks teori konspirasi macam itu. Yang pasti,  menurut  hukum internasional. Resolusi PBB Nomor 2504 itu merupakan pernyataan tegas pengakuan PBB terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua. Atas dasar itu, penting untuk kita pahami bahwa setiap upaya pemisahan diri dari NKRI merupakan tindakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku. Resolusi PBB diakui secara internasional sebagai sebuah bentuk dari hukum internasional.

Maka, pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan Papua menjadi bagian dari Indonesia, bahkan ingin sampai Papua merdeka, sama halnya dengan  melawan faktar sejarah dan hukum. Menentang kedaulatan RI di Papua tidak hanya merupakan sebuah perbuatan melawan hukum nasional kita sendiri, namun juga penentangan terhadap hukum internasional dalam bentuk resolusi tadi. Padahal, resolusi PBB itu adalah bagian dari Piagam PBB (UN Charter) yang diakui oleh PBB bersama seluruh anggotanya yang kini berjumlah 193 negara di dunia. PBB telah memperhitungkan, konsekuensi dalam berdemokrasi wajar akan adanya pro dan kontra akan hasil Pepera ini.

Bukan Penjajah

Gugatan atas keabsahan Pepera oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dinilai hanyalah upaya mencari kambinghitam dengan memanfaatkan celah sejarah yang digunakan untuk kepentingannya. Pepera tahun 1969 telah dilaksanakan sesuai kondisi wilayah serta perkembangan masyarakat, di mana tidak memungkinkan untuk dilakukan secara “one man, one vote”. Jika hal ini dipandang sebagai suatu kekurangan ataupun kecacatan, nyatanya PBB telah menerima keabsahan Pepera melalui resolusi No 2504. Bahkan, masyarakat Internasional mengakui secara penuh dan tak ada satupun pihak yang menolak. Secara jelas disini fakta menunjukkan bahwa Indonesia bukan penjajah.

Setelah kita memahami sisi sejarah, baik sebelum Pepera maupun pasca Pepera, kita dapat menarik kesimpulan dari premis di atas. Secara historis fakta-fakta di atas tidak dapat dibantah lagi. Secara hukum internasional pun Indonesia mendapatkan pengakuan internasional adalah salah satu syarat sebuah negara, selain adanya wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Seluruh dunia mengakui Indonesia sebagai sebuah negara, dengan Papua sebagai  provinsinya. Jika berlaku sebagai penjajah, Indonesia tak akan memberikan Otonomi khusus (Otsus) kepada Papua yang diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Sesuai UU itu, kepala daerah harus putra/putri asli Papua. Bantuan dana yang diberikan Indonesia kepada Papua pun lebih besar daripada segala pajak, royalti, bagi hasil migal yang disetorkan ke pemerintah pusat.

Sebanyak 94 Triliun dana Otsus sudah digelontorkan Jakarta kepada Papua sejak 2001. Belum lagi dana reguler APBD dan belanja Pemerintah Pusat untuk Papua. Terakhir, PBB mengakui bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia sesuai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diformalkan dalam Resolusi PBB No. 2504. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, kesimpulannya hanya satu: “Indonesia bukan penjajah di Papua”. Tidak mungkin penjajah memberikan keuntungan dan kelonggaran yang Indonesia berikan selama ini kepada Papua. Sifat penjajah adalah kolonialis, artinya mereka akan mengeksploitasi wilayah jajahannya demi keuntungannya sendiri.

Terakhir, penjajah pun tidak akan mungkin mendapat dukungan dari PBB dan dunia internasional, apalagi di era modern seperti ini, di mana hak asasi manusia dan hak untuk menentukan nasib sendiri sudah diakui dan dipraktekkan di seluruh dunia. Jika Indonesia menjajah Papua, tidak mungkin mendapatkan legitimasi dari PBB. Jadi, sekali lagi jika ada yang menuduh bahwa Indonesia adalah penjajah di Papua, bisa jadi mereka buta sejarah.

Otonomi Khusus

Karena fakta pemerintah pusat berusaha keras memajukan Papau. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah pusat menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) dalam jumlah besar. Dari pos dana Otsus, Papua telah menerima  kucuran Rp 82,7 Trilyun antara 2002-2019, dan untuk dana tambahan infrastruktur (baru dimulai 2008) alokasinya Rp. 33,1 Trilyun. Ditambah dengan belanja rutin daerah (provinsi  dan kabupaten kota) serta belanja sektoral Kementerian/Lembaga, termasuk bansos, pada tahun anggaran 2019 alokasi APBN mencapai Rp. 66,1 Trilyun untuk Papua dan Papua Barat, yang penduduknya total sekitar 4,4 juta.

Secara per kapita, tiap penduduk Papua dan Papua Barat menerima APBN sebesar Rp. 14,7 juta. Berlipat kali dibanding  yang diterima penduduk Pulau Jawa yang rata-rata di bawah Rp. 4 juta. Karena itu, isu eksploitasi ekonomi Papua oleh Jakarta menjadi tidak masuk akal.  Sepanjang era otsus, dana yang digulirkan dari Jakarta jauh melampaui penerimaan dari Papua. Pajak dan penerimaan negara bukan pajak (termasuk dana hasil bagi migas Tangguh atau deviden dan rolalti PT  Freeort)  pada 2019 lalu tak sampai Rp. 25 Trilyun, sementara Pusat mengalokasikan Rp. 66,1 Trilyun ke Papua. Maka, demi kebaikan dan kemajuan Papua, tidak bijak bila menutupi realitas dan mengingkari fakta sejarah.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *