oleh

Mantan Anggota Dewan Kembali Pertanyakan Hak

TIMIKA-Merasa tidak kunjung diberikan sejumlah haknya, para mantan anggota DPRD Periode 2014-2019 kembali mempertanyakan masalah tersebut. Hal itu terungkap dalam jumpa pers yang digelar oleh 8 mantan anggota DPRD Periode 2014-2019 di Kantor DPRD, Senin (5/10).

Mewakili mantan Anggota DPRD, Thadeus Kwalik mengatakan, ia dan sejumlah rekanya kembali mempertanyakan hak mereka yang belum juga diberikan oleh mantan Sekwan dan bendahara DPRD. Padahal, hak tersebut bukan pengajuan bantuan ataupun proposal.

“Saya selaku anak Amungme, yang saya tuntut itu hak saya, saya bukan (antar) proposal,” ujar Thadeus.

Lanjutnya, ia hanya memperoleh pakaian dinas dua kali. Selain itu, untuk SPPD ke Jayapura juga belum kunjung dicairkan. Karena merasa hak-hak ini belum diselesaikan, maka Thadeus  mengaku akan tetap memperjuangkan apa yang menjadi haknya.

“Saya hanya menuntut hak saya, maka saya harap Sekwan lama bersama mantan-mantan anggota dewan duduk bicara,” jelasnya.

Thadeus yang mengaku sudah datang ke dua kalinya ke kantor DPRD ini untuk mempertanyakan haknya, namun juga belum ada kejelasan.

Hal senada juga diungkapkan oleh mantan anggota dewan lainya. Hadi Wiyono. Menurutnya, mereka terpaksa datang ke DPRD karena ada sejumlah hak-haknya yang belum diselesaikan, yakni dua pin Garuda dan baru diterima satu pin, atribut dewan seperti jas, pakaian olahraga, baju batik, pakaian PSL, PDH, sepatu, peci juga belum diberikan. Belum lagi ditambah dengan dana keamanan, asuransi untuk check up (kesehatan).

Pada tahun 2019 pun, hak-hak dewan yang bekerja sampai akhir tahun pun belum diberikan. Hak-hak ini disebutkanya seperti dua pin Garuda, atribut, dana keamanan dan asuransi kesehatan. Sementara untuk SPPD, ada mantan dewan yang sudah diberikan dan ada yang belum. Untuk SPPD ini, kalaupun tidak dibayar, mereka meminta agar bukti pertanggungjawaban yang diberikan oleh mantan dewan bisa dikembalikan. Dan jika tidak dikembalikan, maka harus dibayarkan.

“Kita punya itikad untuk menyelesaikan ini dengan baik-baik, kalau memang tidak bisa diselesaikan ya kita cari jalan lain, namun intinya harus selesai,” jelas Hadi.

Untuk jalur lain yang kemungkinan akan ditempuh apabila tidak ada kejelasan soal pemberian hak-hak para mantan anggota dewan tambah Hadi, adalah melalui proses jalur hukum. Namun, sebelum ini dilaksanakan, pihaknya tetap berharap agar hal ini bisa diselesaikan dengan baik. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *