oleh

Pegawainya Terpapar Covid-19, PN Timika Tunda Sidang Sementara

TIMIKA – Pengadilan Negeri Klas II B Kota Timika mengumumkan untuk menunda sejumlah sidang, dan menghentikan sementera pelayanan hingga 14 hari ke depan. Hal itu dilakukan, setelah diketahui adanya seorang pegawai yang terpapar Covid-19 hasil tes swab.

Keputusan mengenai penundaan sidang dan penghentian sementara seluruh pelayanan itu ditetapkan, melalui Surat Keputusan yang ditangani Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika bernomor 116/KPN/SK/10/2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecuali untuk Hal yang Mendesak dan Sangat Penting Selama Masa Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH MH melalui Humas Pengadilan Negeri Kota Timika, Muhammad Husnul Fauzi Zainal, SH lewat sambungan telepon, Rabu (7/10) menjelaskan, pihaknya masih akan menjalankan sidang hanya jika sebuah perkara. Misalnya, akan habis masa perkaranya.

“Tapi sejauh ini sih tidak ada. Kita sebelum menetapkan WFH kita sudah cek semua penahanan, terus perkara-perkara yang ada. Jadi belum ada sih yang kemungkinan akan disidangkan dalam masa pencegahan Covid-19 di pengadilan,” ujarnya.

Diceritakan, adanya pegawai yang positif Covid-19 di pengadilan pada saat tes rapid dilakukan pada 25 September. Di mana hasilnya langsung keluar saat itu juga, dan langsung diupayakan tes swab. Sedangkan hasil swab tes baru keluar pada 30 September.

“Jadi agak telat memang. Kemarin masalahnya mungkin dari Dinkesnya, entahlah. Kemarin baru kita tahu, bahwa ada yang positif,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, yang terpapar Covid-19 di pengadilan adalah pegawai. Bukan hakim dan bagiannya dalam struktural. Selain itu, ia menjelaskan untuk penghentian sementara sidang, sudah dilakukan dengan menetapkan kembali hari sidang, yang nantinya diteruskan ke Kejaksaan Negeri Mimika.

Dalam surat keputusan yang ditetapkan 6 Oktober 2020 tersebut dijelaskan pula, Hakim dan ASN tidak boleh bepergian keluar kota baik dalam rangka kedinasan maupun di luar kedinasan. Hal itu dikarenakan untuk mengantisipasi jika ada keperluan mendesak di pengadilan, yang bersangkutan bisa hadir.

“Untuk pelayanan  terpadu satu pintu ditutup mulai tanggal 7 hingga 20 Oktober 2020,” tutupnya. (dcx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *