oleh

Mahasiswa di Mimika Demo Tolak UU Cipta Kerja

TIMIKA – Ratusan mahasiswa yang menamakan diri Organisasi Cipayung Kabupaten Mimika, Selasa (13/10) kemarin menggelar aksi demo damai terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnisbus Law) di seputaran halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika di Jalan Cenderawasih.

Aksi demo damai itu sebelumnya sempat di larang oleh aparat pihak keamanan, lantaran adanya aturan terkait Covid-19 di Kabupaten Mimika. Meski demikian ratusan mahasiswa tersebut tetap memilih bertahan dan melakukan orasi di lokasi itu, dan tetap menuntut agar anggota DPRD Kabupaten Mimika segera datang menemui mereka.

Setelah sempat menunggu beberapa jam, akhirnya perwakilan dari DPRD Kabupaten Mimika yang di wakili oleh tiga orang, yakni Herman Gafur, Redy Wijaya, Matius Yanengga akhirnya datang menemui ratusan mahasiswa tersebut.

Dalam orasi, para mahasiswa dengan tegas meminta agar DPRD Kabupaten Mimika segera menyurati DPR RI untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnisbus Law.

“Kami minta kepada bapak-bapak dewan yang terhormat agar menyurat ke DPR RI untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja, dan tidak ada alasan melainkan sama-sama tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu,” teriak seorang mahasiwa dalam orasinya.

Kemudian dalam aksi demo damai itu, para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Kabupaten Mimika, membacakan pernyataan sikap mereka yang berisikan 4 poin penting.

Antara lain yakni pertama, organisasi Cipayung dan pemuda Kabupaten Mimika menolak dengan tegas UU Cipta Kerja atau Omnisbus Law.

Kedua, meminta dengan tegas kepada DPRD Kabupaten Mimika untuk menolak UU Cipta Kerja atau Omnisbus Law, dikarenakan mengancam hak-hak masyarakat adat di Mimika.

Lalu yang ketiga, Mimika bukan tanah kosong yang seenaknya dimasuki oleh para kapitalis. Dan yang poin yang ke empat yakni meminta dengan tegas kepada Bupati Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika, untuk menolak dengan tegas UU Cipta Kerja atau Omnibus Law sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usai membacakan pernyataan sikap itu, para mahasiswa kemudian menyerahkan pernyataan sikap itu kepada 3 anggota DPRD yang hadir pada saat itu untuk kemudian di tindak lanjuti.

Sementara itu menyikapi pernyataan sikap dari para mahasiswa, perwakilan anggota DPRD Kabupaten Mimika, Herman dalam kesempatan itu menegaskan bahwa yang mengetahui Undang-Undang Cipta Kerja itu draft-nya hanya diketahui oleh DPR RI.

“Kita semua yang ada di daerah, sampai detik ini kita belum mengatahui apa itu isi drafnya. Olehnya itu sesuai dengan permintaan adik-adik mahasiswa semuanya, lewat pernyataan sikap itu kami telah mendengarkan bahwa kita semua menolak Undang-Undang Omnibus Law. Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa penolakan saja tidak cukup, tapi kita harus memahami isi dan makna dari Undang-Undang Cipta Kerja itu,” ucap Herman.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Mimika Baru, Kompol Sarraju, SH dalam memberikan arahan kepada para mahasiswa, menegaskan bahwa apapun yang menjadi keinginan dari para mahasiswa harus tetap di sesuaikan dengan norma-norma yang berlaku.

“Terima kasih pada adik-adik mahasiswa karena saat menyampaikan aspirasi, tetap menjaga situasi kamtibmas,”kata Kompol Sarraju. (tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *