oleh

RAPBD-P Mimika 2020 Defisit Rp 890,7 Miliar

TIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 diproyeksikan mengalami penurunan anggaran. Hal ini terungkap dalam Pembukaan Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang Pembahasan Rancangan APBD P Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020, Selasa (13/10) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mimika.

Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng dalam arahannya mengatakan pihaknya melaksanakan tiga fungsi DPRD. Kebijakan perubahan APDB tahun 2020 yang memuat asumsi pembelanjaan untuk penggunaan anggaran tahun ini. Sumber dan pembelanjaan yang akan dilaksanakan tahun ini disesuaikan karena mengingat saat ini dilanda pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian.

Kegiatan Yang Tidak Terakomodir, Dilaksanakan Melalui APBD 2021

Dalam APBD P sebut Robby Omaleng, masih diprogramkan untuk pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas publik, diharapkan penggunaannya dapat dilakukan seefektif mungkin. Kebijakan harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk pergeseran penyesuaian penggunaan anggaran. APBD P ini tujuannya adalah untuk efektivitas anggaran sampai di akhir tahun 2020.

Untuk kegiatan yang tidak diakomodir di tahun 2020 dalam APBD P, maka akan didorong untuk dilaksanakan lewat APBD tahun 2021.

Sementara itu, Pj Sekda Jeni O Usmany dalam sambutanya mengungkapkan jika Rancangan APBD P 2020 mengacu pada pedoman penyusunan APBD 2020. Sisa lebih penggunaan APBD tahun sebelumnya, aspek kebijakan tetap mengacu pada KUA PPAS, pada penguatan kebijakan dan kondisi pada tahun berjalan. Perkembangan covid-19 ini, saat ini telah membawa dampak pada roda pemerintahan, dalam pergeseran biaya dan realokasi biaya tidak langsung ke biaya tidak terduga dalam penanganan covid-19. Penerimaan dari Dana Perimbangan berkurang Rp 890.734.927.573. “Kita perlu berupaya meningkatkan pinjaman daerah. Baik belanja lansung maupun tidak langsung untuk setiap OPD berubah dan pergeseran belanja yang diusulkan masing-masing OPD,” jelas Jeni.

Untuk itulah sebut Jeni,  tidak semua kegiatan diakomodir dalam APBD P ini, namun program yang prioritas yang akan dibiayai dengan APBD P.

Disebutkannya pendapatan asli daerah Rp 348.167.356.000,  dana perimbangan Rp 2.484.750.990.932 dan lain lain pendapatan yang sah Rp  477.839.248. Total Rp 3.310.757.590.176,85.

Dalam pendapatan daerah diproyeksikan Rp 3.310.757.595.176, berarti penurunan sebesar Rp 890.734.927.573 atau turun 21.25 persen apabila dibandingkan dengan proyeksi daerah dalam APBD 2020 yang ditargetkan sebesar Rp 4.201.492.522.750.

Penurunan pendapatan ini sebagai akibat dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain lain hasil pengelolaan yang sah mengalami penurunan 6.32 persen dari target Rp 371.655.856.000.

Dana perimbangan juga yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU dan DAK Rp 623.338.547.259,15 atau turun 20,06 persen dari target anggaran semula sebesar Rp 3.108.089.538.191,15.

Untuk pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni dana penyesuaian dan dan Otsus, bantuan keuangan dari provinsi dan pendapatan lainnya Rp 243.907.880.314 atau turun 33,79 persen dari target Rp 721.740.128.558.

Disebutkan juga perbandingan APBD perubahan tahun 2020 dapat dicermati pada nota keuangan tahun anggaran 2020 dari sisi anggaran belanja secara keseluran plafon anggaran belanja turun sebesar Rp 315.301.478.199 atau turun 7,25 persen dari plafon anggaran semula sebesar Rp 4.350.492.522.750 menjadi Rp 4.035.191.044.550.

Dari total itu untuk belanja tidak langsung mengalami peningkatan Rp 120.312.428.623 atau naik 7,29 persen dari plafon Rp 1.650.409.879.455 atau naik menjadi Rp 1.770.722.308.079.

Untuk alokasi anggaran belanja langsung, mengalami penurunan Rp 435.613.906.823 atau turun 16,13 persen dari plafon semula Rp 2.700.082.643.294menjadi Rp 2.264.468.736.471 dari total pendapatan belanja daerah tersebut, maka terjadi selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 575.433.449.373.

Selisih kurang tersebut merupakan defisit anggaran belanja APBD Mimika 2020. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *