oleh

Selangkah Lagi Pemda Mimika Masuk Nominasi Paritrana Award

TIMIKA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali menyelenggarakan Paritrana Award 2020. Ada empat kategori yakni Pemerintah Kabupaten/kota, perusahaan besar, perusahaan menengah dan usaha kecil mikro.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dipersiapkan menjadi salah satu nominasi bersaing dengan sekitar 500 kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai persiapan BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi kepada Pemda Mimika dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (22/10) kemarin di Hotel Horison Timika.

Paritrana Award merupakan apresiasi kepada Pemda atas terselenggaranya program BPJS Ketenagakerjaan mulai dari penerbitan regulasi, kebijakan serta memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah.

BPJAMSOSTEK Mimika mendorong Pemda Mimika bisa masuk nominasi Paritrana Award untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebab menurut Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Mimika, Verry Boekan, Pemda Mimika sudah unggul dalam hal kebijakan atau regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Regulasi mendapatkan bobot 10 dari total 100.

“Jadi babak pertandingan Pemda Mimika sudah menang 1-0 karena belum banyak kabupaten yang mengeluarkan Perda perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di Papua baru Raja Ampat dan Kota Sorong,” katanya.

Jadi menurutnya ini menjadi modal dasar bagi Pemda Mimika untuk bertarung perebutkan Paritrana Award. Bersama beberapa perusahaan skala menengah ke atas dan UKM dari Mimika yang juga digadang-gadang menjadi kandidat.

Pemda Mimika lanjut Verry tinggal memenuhi dua poin lagi yakni coverage kepesertaan pegawai non ASN atau honorer yang sampai saat ini masih sangat minim. BPJAMSOSTEK terus berupaya membangun komunikasi dengan Pemda Mimika agar bisa mendaftarkan pegawai honor sebagai peserta di Tahun 2020 ini.

Berikutnya adalah kontribusi Pemda Mimika terhadap pekerja rentan. Bagaimana Pemda melalui APBF mengalokasikan anggaran untuk membayarkan iuran kepesertaan kepada pekerja rentan seperti petani, peternak, nelayan, tukang kayu, tukang ojek, tukang batu dan pekerja informal lainnya.

Kemudian lanjut Verry, dengan adanya Perda yang sudah mengatur beberapa ketentuan bisa diimplementasikan oleh Pemda Mimika melalui perangkatnya dalam melakukan penegakan untuk memastikan perusahaan ataupun kios bisa mendapatkan pekerjanya. Sekaligus penerapan sanksi administrasi seperti teguran hingga pencabutan izin usaha jika tidak mendaftarkan pekerjanya.
Verry berharap Pemda Mimika bisa masuk nominasi kali ini sehingga jika dinobatkan maka Bupati bisa diundang langsung menerima penghargaan dari Presiden.

“Kami berharap Pemda Mimika bisa masuk dalam tiga besar,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika, Santi Sondang dalam sambutannya, mengatakan pemerintah sudah memberikan jaminan perlindungan kepada tenaga kerja. Agar pekerja bisa mendapatkan manfaatnya maka ia mendorong para perusahaan termasuk juga OPD bisa mendaftarkan pekerja atau pegawai honorernya.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *