oleh

Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi di Puskesmas Wania

TIMIKA – Setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik Polres Mimika, Kamis (22/10) kemarin, maka penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Mimika, telah resmi menetapkan satu tersangka kasus korupsi di Puskesmas Wania yang diketahui berinisial NA.

Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, SIK melalui Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Hermanto, SH SIK yang ditemui Radar Timika kemarin di kantor Pelayanan Polres Mimika.

Kasat Reskrim menjelaskan, NA yang sebelumnya berstatus sebagai saksi, kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Puskesmas Wania.

“Dia sebagai tersangka itu sudah jelas, karena uang negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan yang parahnya lagi, tidak ada laporan pertanggung jawaban,”ucapnya.

Selanjutnya menurut AKP Hermanto, bahwa setelah dilakukan audit oleh Tim BPKP Provinsi Papua, ditemukan kerugian negara akibat dari perbuatan tersangka NA.

“Kerugian negara itu sekitar Rp 449 juta sekian. Kita sudah periksa bendahara Puskesmas Wania pada saat itu. Bendahara sampaikan dia kewajibannya ambil uang di bank dengan tersangka, tapi langsung diminta oleh tersangka. Jadi dia sebagai pengguna anggarannya untuk kepentingan pribadinya,”jelasnya.

Kemudian kata Kasat Reskrim bahwa dengan telah ditetapkan NA, yang diketahui merupakan mantan Plt Kepala Puskesmas Wania itu, sebagai tersangka. Kini penyidik Tipikor Satreskrim Polres Mimika akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika, untuk pengiriman berkas kasus tersebut ke Kejari Mimika.

“Kita tinggal koordinasi dengan kejaksaan untuk lakukan pengiriman berkas tahap I. Dan kalau berkasnya sudah lengkap untuk tahap I, kita akan lakukan penahanan kepada yang bersangkutan,”tuturnya.

Dan untuk mengantisipasi jangan sampai tersangka NA itu melarikan diri meninggalkan Kabupaten Mimika, kini pihak kepolisian telah melakukan koordinasi dengan pihak Bandara Mozes Kilangin, dan Pelabuhan Pomako untuk melakukan pencekalan terhadap tersangka NA.

“Dia masih ada di Timika kok. Kita sudah lakukan pencekalan supaya tidak pergi ke luar daerah,”papar Kasat Reskrim.

Selanjutnya Kasat Reskrim juga mengungkapkan, bahwa untuk tersangka NA sendiri dipersangkakan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta, untuk pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta, dan paling banyak Rp 250 juta. Untuk pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Untuk diketahui kasus korupsi yang dilakukan tersangka NA merupakan dana BOK tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) non fisik, tahun anggaran 2019. Dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diperuntukkan untuk BPJS Kesehatan. (tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *