oleh

Pemda Mimika Dinilai Langgar Aturan Penyusunan APBDP 2020

TIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) menilai, Pemda Kabupaten Mimika masih saja melanggar aturan soal penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2020. Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemda Mimika dinilai tidak mematuhi apa yang sudah diingatkan oleh Pemprov dan DPRD Mimika.

Pemda Mimika sudah selalu diingatkan untuk menganggarkan bagi kepentingan penanganan Covid-19 baik untuk bidang kesehatan maupun pemulihan ekonomi masyarakat.

Pihak Eksekutif dinilai pada pembahasan APBDP 2020 tetap ngotot untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas di masa pandemi Covid-19. Salah satu program yang diusulkan dalam APBDP 2020 yang paling disoroti oleh Pemprov Papua adalah mengenai pembelian tiga lahan tanah di Mile 32 yang masih juga dimasukan ke APBDP.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra, M Nurman S Karupukaro di ruang kerjanya, Rabu (27/10). Sorotan Pemprov Papua ini diutarakan pada saat evaluasi APBD P di Jayapura pekan lalu. Selain disoroti soal tidak memasukan program yang mendesak untuk penanganan Covid-19 di APBDP, Pemda sebutnya juga disoroti soal masih inginnya meminjam uang di Bank Papua sebesar Rp 200 miliar dengan total keseluruhan pinjaman di Bank sebesar Rp 400 miliar.

“Ini sangat-sangat bertentangan dengan keadaan yang ada,” ujar Nurman.

Pemprov sebutnya bahkan mengatakan jika Pemda Mimika tidak memprioritaskan masyarakatnya, sebab dalam APBDP banyak hal yang tidak dicantumkan. Salah satunya tidak menganggarkan biaya untuk vaksin. Yang ada hanya penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19. Dalam hal ini Pemprov juga mempertanyakan pinjaman ke Bank Papua ini untuk apa, dan dijawab oleh Pemda adalah untuk kepentingan penganggaran tiga lokasi tanah.

Maka, melihat hal ini Pemprov menolak program-program yang tidak urgent dalam APBDP 2020 dan meminta Pemda Mimika melakukan revisi terhadap APBDP.

“Yang harus dilakukan revisi, yakni Tim Anggaran TPAPD Mimika dengan Banggar DPRD, kita akan minta kepada Tim Eksekutif setelah evaluasi tersebut, maka revisi ini harus diketahui DPRD supaya diketahui bersama-sama, karena yang menetapkan itu DPRD,” sebut Nurman.

Ditambahkannya, ada juga anggaran tambahan yang didapat dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp 28 miliar dari Kementerian Pariwisata yang akan digunakan untuk memberikan subsidi terhadap bidang pariwisata juga disoroti Pemprov.

Dalam anggaran ini, Pemprov mewanti-wanti Pemda Mimika agar menggunakan anggaran yang ada secara merata. Dicontohkanya, untuk kegiatan pertemuan dan evaluasi Covid-19, tidak hanya dilaksanakan di satu hotel saja, melainkan berpindah-pindah di hotel lainnya agar semua sektor pariwisata ini juga merasakan manfaat pemberian subsidi tersebut.

“Yang kami sayangkan juga adalah Pemda tidak mengedepankan prioritas terhadap pengembalian ekonomi, bagaimana masyarakat kita bisa bangkit setelah Covid-19 ini,” imbuhnya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *