oleh

Disinyalir Masih Ada Pungli di Pasar SP 2 dan SP 3

TIMIKA – Parapedagang yang berjualan di Pasar SP 2, Kelurahan Timika Jaya dan Pasar SP3 Kelurahan Kuala Kencana mengeluhkan, masih mengalami aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum-oknum yang berkuasa di dua pasar ini.

Hal tersebut diungkapkan para pedagang kepada Ketua Komisi B Rizal Pata’dan dan para anggotanya saat melakukan kunjungan kerja kedua pasar tersebut, Kamis (29/10) lalu.

Legislator Komis B Mathius Yanengga meminta pemerintah mencari solusi bagi kepentingan warga para pedagang. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika khususnya para OPD terkait dinilai tidak mampu melakukan pembenahan Pasar SP 2, yang diduga dikuasai oknum tertentu, sehingga penataannya amburadul dan terkesan ada unsur pembiaran.

“Kami harap Disperindag bisa mencari solusi terkait dengan keluhan para pedagang, yang masih mengalami pungli di dua pasar ini,” ujar Yanengga.

Yanengga mengungkapkan dari perbincangan dengan pedagang di lokasi pasar, didapati aduan warga yang merasa tidak berdaya karena harus menyetor uang sewa lapak kios sebesar Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta kepada oknum tersebut, kendati kios yang ditempatinya dibangun swadaya oleh pedagang bersangkutan.

Perihal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta OPD terkait lainnya, diminta untuk duduk bersama mencari solusi  bagi kepentingan warga.

Sementara di Pasar SP 3 kendala lain ditemukan para Legislator Komisi B itu. Mereka menjumpai beberapa pedagang membangun kiosnya sembarangan, sehingga menutup lahan parkir di depan bangunan terbuka pasar mama-mama Papua. Disperindag diminta menertibkan bangunan permanen itu, agar fungsi pasar mama-mama Papua bisa berjalan maksimal, dan membawa kelancaran usaha warga Orang Asli Papua di situ.

Sementara itu di tempat yang sama Ketua Rizal Pata’dan mengungkap hal serupa terkait ketidak-berdayaan pemerintah dalam mengatur Pasar SP 2. Ia meminta pemerintah menegakkan wewenangnya, untuk menertibkan pasar-pasar penyangga Pasar Sentral itu.

Wakil Ketua Komisi B Herman Gafur menitik-beratkan pada perencanaan pembangunan pasar yang harus ditegakkan pemerintah, agar fungsi dan pemanfaatannya memenuhi keperluan dan kepentingan warga Mimika.

Ia menilai ada persoalan yang sama baik di Pasar SP 2 maupun SP 3, yaitu banyaknya oknum yang diduga menguasai lahan pasar, dan menarik pungutan untuk kepentingan kelompok dan pribadi.

Pemerintah diminta untuk hadir melindungi para pedagang yang merasa diperas dan tidak berdaya. Hal itu juga menjadikan kantong PAD Mimika bolong.

Sementara itu Sekretaris Disperindag, Inosensius Yoga Pribadi mengatakan, pihaknya mengetahui tentang pungutan itu dan menjadi PR besar yang dihadapi Pemerintah.

Sekda Mimika bersama Kadisperindag dan Kasatpol-PP sebelumnya juga sudah bertemu dengan oknum terkait, dan sedang menyelesaikan permasalahan dengan menginventarisir aset pemerintah, termasuk kelengkapan dokumen kepemilikan tanah transmigrasi. Juga menentukan batas-batas tanah pembangunan pasar bersangkutan. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *