oleh

Polisi Periksa Mantan Kapus Wania Sebagai Tersangka

TIMIKA – Penyidik unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskim Polres Mimika, Senin (2/11) kemarin mulai melakukan pemeriksaan terhadap NA sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun anggaran 2019 dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diperuntukkan untuk BPJS Kesehatan.

“Surat panggilannya Hari Sabtu, dan hari ini (Senin, red) dimintai keterangan oleh penyidik Tipikor. Nanti keterangan dari dia (Tersangka NA) kita lampirkan dalam berkas,”ujar Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Hermanto, SH SIK, Senin kemarin di kantor Pelayanan Polres Mimika.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap tersangka NA, kata Kasat Reskrim, penyidik unit Tipikor saat ini juga sementara melakukan pemeriksaan terhadap ahli BPKP di Jayapura.

“Jadi nanti keterangan ahli BPKP juga kita masukan di dalam berkas, selanjutnya kita kirim berkas tahap I ke jaksa,”tuturnya.

Tersangka NA yang merupakan mantan Plt Kepala Puskesmas Wania, saat ini belum dilakukan penahanan. Ini dikarenakan penyidik masih akan melihat situasi dan kondisi setelah berkas kasus tersebut dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika guna dilakukan pemeriksaan dan penelitian berkas oleh tim Jaksa.

“Nanti kita lihat situasinya, tergantung kooperatifnya dia atau tidak. Yang jelas kita antisipasi saja, karena penerbangan dan pelayaran sudah lancar. Yang jelas sudah kita koordinasi dengan pihak bandara dan pelabuhan untuk pencekalan apabila dia mau keluar Timika,” jelas Kasat Reskrim.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi yang dilakukan tersangka NA merupakan dana BOK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) non fisik, tahun anggaran 2019. Dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diperuntukkan untuk BPJS Kesehatan yang kerugian Negara diperkirakan mencapai Rp 449 juta lebih.

Tersangka NA sendiri di dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *