oleh

Informasi Penetapan Bupati sebagai Tersangka oleh KPK Hoax

TIMIKA – Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kabag Hukum dan Kabag Humas Setda Mimika, membantah informasi yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Kabag Kesra, Marthen Sawi dalam kasus proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.

Melalui konferensi pers yang digelar, Rabu (4/11) malam di Hotel Grand Mozza, ketiganya bahkan menyebut informasi yang juga dimuat di dua media online itu sebagai berita bohong atau hoax.

Kabag Kesra Setda Mimika, Marthen Sawi mengatakan, dirinya memang telah menerima surat dari KPK mengenai hal itu. Namun surat tersebut telah dia terima per tanggal 2 Oktober 2020 dan baru diterima pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2020. Yakni dua surat yang ia terima. Kejanggalannya, menurut Marthen, bahwa biasanya jika dipanggil KPK, suratnya tidak seperti itu.

“Surat resmi warnanya coklat dan tertulis rahasia. Biasa kalau KPK panggil jarak satu atau dua hari sudah ditindaklanjuti. Tapi ini sudah hampir sebulan tidak ada tindak lanjut surat itu. Saya terima surat itu juga dua kali. Pertama tanggal 12 dan 13 Oktober. Saya terima surat itu sampai kemarin dapat email bahwa dari KPK pusat ada mau kirim email untuk nama-nama yang mau diperiksa, lalu diprint lalu diisi di amplop putih untuk nantinya diperiksa. Surat itu hanya difax lalu diprint dan dibagikan kepada nama-nama yang tertera di dalamnya,” beber Marthen.

Lebih janggal lagi, lanjut Marthen, surat itu sudah lebih dulu diketahui oleh wartawan yang kemudian menelepon dirinya.

“Tadi saya ditelepon. Ketika saya tanya, penelepon menyatakan dari salah satu media online evavnews. Saya tanya, ada apa? Penelepon menanyakan kepada saya apakah sudah mengetahui perihal status tersangka yang dialamatkan kepada Kabag Kesra dan Bupati,” ungkap Marthen.

“Pak sudah tersangka toh, dengan bapak Bupati. Jadi kalau bapak mau tahu, saya ada dapat bocoran dari KPK pusat bahwa pak sudah tersangka bersama Bupati,” imbuh Marthen mengulangi kata-kata si penelepon.

Marthen pun merasa heran, sebab mengapa surat yang seharusnya rahasia, malah sudah lebih dulu diketahui oleh orang lain.

“Jadi saya tidak ngomong, malah dia yang ngomong (tentang status tersangka, red) ke saya. Surat itu saya dapat sudah lama. Bertanggal 2 Oktober 2020. Surat itu isinya sama. Pertama yang saya terima tanggal 12 dan 13. Satu dengan alamat lengkap, satunya lagi alamat tidak lengkap. Dari situ saya mulai curiga. Pengalaman saya diperiksa KPK sebelumnya itu, ini hari kasih besok atau lusa sudah ada tindak lanjut. Itu yang saya pernah alami. Tapi yang sekarang ini, dari tanggal 12 sampai dengan sekarang ini tidak ada tindak lanjut,” beber Marthen.

“Setelah saya selesai bicara dengan dia, beberapa saat kemudian, sekitar 30 menit beritanya muncul di fajarpapua. Padahal yang bicara dengan saya tadi mengaku wartawan evavnews. Ini saya jadi curiga. Karena memang sebelumnya disampaikan beritanya sudah ada di fajarpapua, tinggal mereka update. Jadi kemungkinan dua media ini sudah komunikasi,” sambung Marthen.

Marthen juga mengaku tidak mengetahui persis isi surat KPK tentang materi apa yang hendak diperiksa.

“Menindaklanjuti hasil pemeriksaan, maka saudara diminta untuk memberikan keterangan ulang. Ini tidak ada bahasa-bahasa seperti itu. Hanya ditulis Bupati Mimika tersangka bersama Kabag Kesra. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut,” tutur Marthen.

Indikasi surat tersebut palsu, menurut Marthen akan dipelajari oleh pihaknya. Termasuk akan menelusuri ke KPK pusat. Penelusuran itu harus dilakukan, sebab dalam email yang ia terima mencantumkan nama Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto.

Lanjut Marthen, ia sendiri mengaku pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, namun belum pernah ditetapkan sebagai tersangka.

Kabag Hukum Setda Mimika, Jambia Wadan Sao menambahkan, jika seseorang dinyatakan sebagai tersangka harus melalui proses pemeriksaan. “Saya rasa ini adalah berita-berita yang sulit dipertanggung jawabkan. Karena melihat dari kronologis yang dialami Kabag Kesra, ini sebenarnya masuk dalam kategori berita hoax,” ujar Jambia.

“Kami akan pelajari. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, nanti kita akan melakukan tindakan hukum,” imbuh dia.

Sementara Kabag Humas, Moses Yarangga mengaku mengaku terkejut dengan pemberitan tersebut. Sebab sesuai kronologis yang disampaikan Kabag Kesra, rentang waktunya cukup jauh, yakni surat penetapan tersangka diterima sejak pertengahan Oktober. Namun hingga kini belum ada tindakan apapun dari KPK.

“Sesuai yang disampaikan pak Kabag Hukum dan kita melihat situasinya seperti itu, tidak menutup kemungkinan kita akan menempuh jalur hukum. Sehingga bisa kita lihat kebenarannya,” tegasnya.

Moses juga membantah isi berita yang menyebut Hendra selaku mantan Kabag Umum Setda Mimika, yang menjadi salah satu sumber berita yang dimuat oleh fajar papua. Sebab selama ini tidak pernah ada nama Hendra selaku Kabag Umum Setda Mimika.

Dengan kejadian-kejadian tersebut, Kabag Kesra mengatakan pihaknya akan mengadukan dua  media online ini ke dewan pers dan kepolisian dalam kasus pencemaran nama baik. Sebab hingga tadi malam belum ada penetapan tersangka oleh KPK seperti yang diberitakan dua media online tersebut.

KPK Belum Menetapkan Tersangka

Sementara itu, dikutip dari Antara, KPK disebutkan memang tengah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika.

“Bahwa benar saat ini KPK sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/11).

Dalam proses penyidikan tersebut, ia mengatakan lembaganya masih mengumpulkan alat bukti dengan memeriksa para saksi.

“Tim penyidik KPK saat ini masih mengumpulkan alat bukti diantaranya akan memeriksa saksi-saksi,” ucap dia.

Kendati demikian, kata dia, KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Setiap perkembangan perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagaimana amanat UU KPK,” tutur Ali.(*/rdr)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *