oleh

Soal Kepegawaian, BKPSDM Klaim Laksanakan Sesuai Aturan dan Petunjuk Pimpinan

TIMIKA – Banyak isu yang merebak di tengah masyarakat soal mutasi, rolling dan penempatan pejabat dan pegawai di lingkup Pemda Mimika. Menanggapi hal ini, Komisi A DPRD yang dipimpin Ketuanya, Daud Bunga bersama para anggotanya yakni Wakil Ketua Nathaniel Murib, H Iwan Anwar, Tobias Maturbongs, Yustina Timang, Miller Kogoya dan Reddy Wijaya langsung mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (5/11) guna mempertanyakan langsung permasalahan yang menjadi pertanyaan masyarakat.

Daud Bunga mengatakan, pihaknya sangat memahami jika soal kepegawaian harus dilakukan sesuai aturan ataupun sesuai kebijakan pimpinan daerah. Namun ia berharap agar tatanan birokrasi di Kabupaten Mimika ini bisa berjalan dengan baik, maka soal kepegawaian harus dilaksanakan berdasarkan aturan. Kepala BKPSDM sebutnya juga diharapkan tidak takut untuk memberikan masukan kepada pimpinan daerah soal kepegawaian ini.

“Ketika kita memberikan masukan kepada pimpinan soal kepegawaian sesuai aturan, maka ini sangat baik. Jangan takut soal taruhan jabatan, jangan asal bapak senang. Rolling ini hal biasa, penyegaran,” jelas Daud.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A, H Iwan Anwar yang mengungkapkan jika pihaknya ingin langsung mendengarkan keterangan dari BKPSDM soal banyaknya pertanyaan dari masyarakat soal kepegawaian saat ini.

“Ini kita koordinasi dan sebagai bahan ketika ada masyarakat yang bertanya. Kita harus memahami kondisi sesuai dengan fakta. Tentu kita ingin mendapatkan gambaran atau rolling ASN ini sesuai mekanisme. Apapun jika kita laksanakan sesuai dengan mekanisme maka akan baik. Kami harap kalian tetap konsisten sesuai mekanisme yang ada sesuai dengan visi misi bupati untuk memperbaiki birokrasi,” papar H Iwan.

Seperti permasalahan mutasi ASN di Sekretariat DPRD kata H Iwan, SK mereka masih harus disempurnakan. “Kami hanya ingin mengingatkan saja sebagai fungsi kontrol agar tata pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Anggota Komisi A lainnya, Yustina Timang juga mengatakan jika saat ini yang menjadi sorotan pemerintahan adalah BKPSDM soal penerimaan, mutasi, rolling pegawai.

“Kami yakin setiap keputusan yang diambil berdasarkan aturan dan kebijakan. Banyak masyarakat yang datang ke kami mempertanyakan soal penerimaan pegawai, seperti kuota pegawai non dan Papua. Kami selalu berupaya agar masyarakat mengerti jika semua yang dilaksanakan soal kepegawaian ini adalah sesuai aturan,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Hermalina W Imbiri, SE MSi mengatakan jika pada pelantikan pejabat pada 17 Juli 2020 lalu pihaknya memang mengakui jika pejabat yang sudah dibacakan namanya belum menerima SK. 17 Juli saat pelantikan, setelah dibaca selesai, dokumen langsung diambil Bupati. Dokumen ini baru dikembalikan ke pihaknya pada tiga pekan lalu.

 

“Dokumen baru dikembaikan ke kami untuk pengetikan SK pada 3 pekan lalu. Ini ada 800 orang, ketikan itu per orangnya. Eselon 2 sudah dibagikan karena mereka pengguna anggaran, ini dipercepat dan Eselon 3 di sekretariat dan distrik juga. Kita bertahap, yang sudah selesai kita kasih. Yang belum selesai memang masih tahap pemeriksaan. Kami bekerja sesuai petunjuk,” jelasnya.

 

Ditambahkannya, bupati punya kewenangan soal kepegawaian. Sebelum diserahkan ke pejabat atau pegawai yang bersangkutan, bupati periksa kembali apakah sesuai dengan konsep SK yang dibacakan pada saat pelantikan.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *