oleh

Tersangka Kasus Korupsi Puskesmas Wania Sudah Ditahan

TIMIKA – Setelah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Puskesmas Wania, maka penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (4/11) lalu telah resmi melakukan penahanan, terhadap mantan Plt Kepala Puskesmas Wania berinisial NA.

Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, SIK melalui Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Hermanto, SH SIK kepada Radar Timika, Jumat (6/11) lalu membenarkan, bahwa tersangka NA kini telah ditahan guna keperluan penyidikan.

“Sudah kita tahan untuk keperluan penyidikan,”singkatnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa saat ini penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Mimika sedang menyiapkan berkas kasus tersebut, untuk nantinya dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika.

“Berkas lagi disusun, untuk persiapan tahap 1,”sambung AKP Hermanto.

Kemudian menurut AKP Hermanto, bahwa dari hasil pemeriksaan penyidik kepada tersangka NA, terungkap bahwa uang hasil korupsinya itu ia gunakan untuk keperluan pribadinya.

“Dia sendiri sudah mengaku kok, dan juga tidak ada laporan pertanggung jawabannya,”ucapnya.

Untuk diketahui kasus korupsi yang dilakukan tersangka NA merupakan dana BOK tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) non fisik, tahun anggaran 2019. Dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diperuntukkan untuk BPJS Kesehatan yang kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 449 juta sekian.

Dan setelah penyidik Polres Mimika menggelar perkara, maka penyidik resmi menetapkan mantan Plt Kepala Puskemas Wania itu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Tersangka NA sendiri dipersangkakan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 750 juta untuk pegawai negeri, atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta, dan paling banyak Rp 250 juta. Untuk pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”. (tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *