oleh

Tata Pasar SP 2, Status Tanahnya harus Diperjelas

TIMIKA – Legislatif memberikan apresiasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, yang mulai menata kembali Pasar SP 2 di Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru. Namun, upaya penataan lapak-lapak para pedagang ini juga harus dibarengi dengan kejelasan status tanah atau lahan Pasar SP 2 itu sendiri. Sebab berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi B beberapa waktu lalu, didapati informasi jika status tanah ini adalah milik salah satu masyarakat.

Agar pembangunan maupun penataan di Pasar SP 2 ini tidak terkendala, maka pemerintah diharapkan dapat memperjelas status tanah tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi B, Aloisius Paerong, Rabu (11/11). “Status tanahnya terlebih dahulu yang harus dibereskan. Ketika memang itu pemerintah punya harus dibenahi, kalau memang itu pribadi harus ada yang dibicarakan terlebih dahulu,” jelas Aloisius.

Politisi Perindo itu mengungkapkan, jika saat ini mulai dilakukan penataan pasar, ini memang karena menyangkut kebutuhan pedagang maupun untuk kenyamanan bagi pengunjung.

Aloisius mengakui jika memang lapak-lapak di Pasar SP 2 ini memang memerlukan perhatian dari pemerintah. Sebab, pengaturan lapak-lapak pedagang yang belum rapi. Ada lapak-lapak para pedagang di belakang pasar yang tidak terisi dikarenakan para pedagang masih dibiarkan berdagang di luar pasar, bahkan di atas trotoar.

Legislatif yang sudah mengunjungi Pasar SP 2 ini pun kata Aloisius, juga mendapati sejumlah informasi lainnya. Selain lapak-lapak yang belum digunakan, lokasi berjualan yang tidak teratur sampai pengakuan kepemilikan lahan pasar oleh salah satu oknum masyarakat.

Agar seragam dengan pengaturan pasar yang sudah dilaksanakan oleh Disperindag, memang masalah status tanah pasar harus diperjelas. Sebab tambahnya, jika status tanah saja tidak jelas, maka pemilik akan semaunya saja dan tidak ada pengaturan pedagang sehingga pasar terkesan amburadul.

“Misalnya kita punya lahan ada orang datang menjual, ya semaunya, tidak mengikuti aturan pasar resmi, jadi terutama status tanahnya harus jelas,” tutupnya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *