oleh

DPR Papua RDP Lima Raperdasi dan Raperdasus

TIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sedang menyusun dan membahas lima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus).

Tiga diantaranya adalah Raperdasi tentang Penyelamatan dan Pengelolaan Danau, Raperdasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-XX Tahun 2020. Raperdasi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Dua lainnya adalah Raperdasus tentang Kampung Adat dan Raperdasus tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Sebelum ditetapkan, DPR Papua melakukan rapat dengar pendapat sekaligus konsultasi publik dengan Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRD Mimika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Pada RDP di Mimika yang digelar Jumat (13/11) kemarin di Hotel Horison Ultima Timika, DPR Papua fokus pada dua Raperdasi yaitu tentang PON dan HIV AIDS. RDP dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Emus Gwijangge, ST didampingi Anggota DPR Papua, Decky Nawipa dan Ketua Bapemperda DPRD Mimika, Karel Gwijangge.

Ketua Bapemperda DPR Papua, Emus Gwijangge menjelaskan Perda tentang PON direvisi karena waktu pelaksanaan yang mengalami perubahan. “Kalau regulasi tidak dirubah, teman-teman panitia penyelenggara di PB PON tidak ada payung hukum,” terangnya.

Emus mengatakan, perlu dilakukan RDP dan konsultasi publik sebelum ditetapkan untuk menampung aspirasi dari masyarakat. DPR Papua mengagendakan penetapan Raperdasi dan Raperdasus sebelum penetapan APBD Provinsi Papua Tahun 2021 yang digelar Desember mendatang.

Selain Raperdasi tentang PON, DPR Papua juga membahas Raperdasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Anggota DPR Papua, Decky Nawipa dalam penjelasannya mengatakan perubahan dari Perdasi sebelumnya lebih pada pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan perubahan struktur organisasi dengan tidak mencantumkan nama. Juga mendudukkan KPA sebagai lembaga penerima hibah sama halnya KPU dan Bawaslu sehingga Pemda wajib mengalokasikan anggaran.

Ketua Bapemperda DPRD Mimika, Karel Gwijangge sangat menyambut baik adanya RDP dan konsultasi publik. Menurutnya Raperdasi dan Raperdasus yang sedang dibahas ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Mimika. Terutama mengenai masalah hak ulayat dan kampung adat. Dimana hak masyarakat adat mulai dirampas. “Kita akan tindaklanjuti di kabupaten dengan menyusun Peratudan Daerah,” tuturnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *