oleh

Kabid Humas: Jangan Alergi Dengan Wartawan

TIMIKA – Kepolisian Daerah Papua melalui Bidang Hubungan Masyarakat melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Manajemen Kehumasan untuk tiga Polres yakni Polres Mimika, Polres Asmat dan Polres Puncak Jaya. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai peran kehumasan. Di sisi lain, seluruh personel polisi diminta tidak alergi terhadap wartawan.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, Sabtu (14/11) malam menyampaikan, setidaknya ada tiga garis besar yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut. Yakni diseminasi informasi kegiatan kepolisian, diseminasi informasi tentang Kamtibmas di masa Pilkada dan penyampaian UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya informasi yang dikecualikam.

Kombes Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan, sosialisasi ini diberikan kepada sejumlah bagian di jajaran Polres, seperti Satuan Intelkam, Satuan Binmas dan Sub Bagian Humas. Di mana dalam diseminasi informasi kegiatan kepolisian, ia menyatakan agar personel kepolisian tak alergi terhadap wartawan.

Ia menyatakan, polisi tak perlu alergi dengan wartawan karena pada dasarnya, wartawan sedikit banyak membantu publikasi kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan polisi. Sarannya, polisi perlu meningkatkan komunikasi kepada wartawan, termasuk pula kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Saya selalu ingatkan kepada seluruh anggota (polisi) jangan alergi terhadap rekan wartawan. Ketika melihat mereka, ingat bahwa itu mitra kamu yang membesarkan polisi,” ujarnya.

Sementara itu, dalam diseminasi informasi tentang Kamtibmas di masa pandemi, ia menekankan hal itu disosialisasikan dikarenakan adanya sejumlah kabupaten yang melaksanakan Pilkada di tahun ini. Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyatakan, ada berbagai strategi untuk membangun kamtibmas selama masa Pilkada yang lagi-lagi membutuhkan peran wartawan dan media.

Penyampaian terakhir yakni mengenai UU Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk hal ini, ia mengungkapkan, sebenarnya ada informasi yang dikecualikan dalam instansi kepolisian yang tidak terbuka untuk publik. Hal itu dikarenakan adanya informasi, yang sudah ditetapkan sebagai hal yang dikecualikan untuk diketahui umum.

“Contoh, wartawan minta data hasil forensik. Tentu Laboratorium Forensik sudah mengecualikan informasi tersebut, karena itu hanya diberikan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan. Itu sudah dikecualikan informasinya yang berarti tidak untuk umum,” jelasnya.

Mengenai hal ini, ia mengaku sudah menyampaikannya dengan menyebutnya sebagai uji konsekuensi. “Itu sudah kami uji di 27 Satker di kepolisian. Jadi kalau ada informasi yang bersifat dikecualikan, ya tidak bisa walaupun mengadu ke KPI (maksudnya KIP-Komisi Informasi Publik). (dcx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *