oleh

APBD 2021 Diproyeksi Tidak Sampai Rp 4 Triliun

TIMIKA – Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada keuangan daerah. Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika terkoreksi hingga Rp 800 miliar yang akhirnya dituangkan dalam perubahan anggaran.

Melihat situasi ekonomi yang masih labil karena pandemi yang tak juga berakhir, Pemda Mimika tidak berani menetapkan APBD Tahun 2021 dengan angka yang tinggi. Dikhawatirkan kembali mengalami defisit dan akhirnya hanya menimbulkan hutang bagi pemerintah daerah.

Pj Sekda Mimika, Jeni Usmany, SPd MPd yang ditemui di kantor Bappeda, Senin (16/11) kemarin mengatakan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021 sudah pada tahap input Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh OPD. Minggu ini akan didorong ke DPRD untuk dibahas.

Dalam penyusunan terutama penetapan proyeksi APBD dikatakan Jeni, Pemda Mimika mengacu pada situasi ekonomi sekarang ini. “Karena situasi Covid-19 pengaruhi pendapatan jadi belanja kita sesuaikan. Jadi hal-hal yang memang benar-benar penting atau urgen baru kita lakukan,” ujarnya.

Layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur pendukung tetap menjadi fokus belanja daerah Tahun 2021 mendatang. Itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tertekan karena pendapatan menurun sebagai dampak pandemi Covid-19.

Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi pada kesempatan yang sama mengatakan dengan situasi sekarang ini maka proyeksi APBD Mimika tidak akan menyentuh angka Rp 4 triliun. Turun dari APBD induk Tahun 2020.

Pemda Mimika kata Yohana harus realistis dalam menetapkan anggaran. Kalaupun dalam perjalanan keadaan ekonomi membaik maka itu bisa dituangkan dalam APBD Perubahan. “Jangan kita target tinggi lalu tidak bisa capai kita bisa berhutang lagi tahun depan. Yang terjadi selama ini gali lubang tutup lubang,” jelas Yohana.

Hal ini sudah disampaikan kepada Bupati dan mendapat persetujuan. Bahkan sesuai arahan Bupati, agar tidak menimbulkan utang maka seluruh pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang sedang berjalan harus bisa diselesaikan. Jika pada 15 Desember tidak selesai maka pembayaran sesuai progress.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak akan diberi kesempatan lagi untuk perpanjang waktu. “Tidak ada perpanjangan waktu lagi karena itu yang membuat kita utang terus, progresnya berapa itu yang kita bayar. Tahun depan kita kontrak lagi yang sisa,” tandasnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *