oleh

Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Koperapoka harus Diprioritaskan Pemerintah

TIMIKA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika harus memperhatikan dan memprioritaskan program pembangunan infrastruktur untuk Kelurahan Koperapoka Distrik Mimika Baru. Hal ini harus diperhatikan sebab Kelurahan Koperapoka merupakan daerah yang sudah sangat lama, namun perhatian pemerintah masih kurang.

Terungkapnya sisi kurangnya perhatian pemerintah ini diutarakan sejumlah masyarakat dalam agenda Reses II Wakil Ketua II DPRD, Yohanes Felix Helyanan di Kelurahan Koperapoka RT 5, Selasa (17/11).

Ketua RT 5 Louis Kareth mengatakan Kelurahan Koperapoka masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Sarana jalan dan drainase di kelurahan ini masih dalam kondisi yang rusak. Belum ada sentuhan dari pemerintah yang merata di kelurahan ini, padahal kelurahan ini merupakan yang paling lama di kota Timika. RT 11 juga sebutnya, adalah pemekaran dari RT 2. Perlu perbaikan sarana drainase.

Untuk pengadaan motor sampah cuma 1 unit, padahal harus keliling di 12 RT. Dengan biaya operasional yang besar, untuk servis ini terkendala. Walaupun sudah ada iuran Rp 20 ribu per bulan. “Maka kami harap ada penambahan dua unit motor sampah. Yang lama motor sampahnya rusak,” ungkapnya.

Warga lainnya, Nela Isir mengatakan jika ada kegiatan pemerintah ia berharap agar masyarakat bisa ikut pantau. Nela juga menyebutkan jika masih banyak orang yang kerap mabuk-mabukan.

“Pemerintah daerah harus tegas melakukan penyitaan miras. Keamanan harus patroli,” ujar Nela.

Warga lainnya mengeluhkan jika ada bantuan pemerintah, ada nama warga yang tidak tercantum padahal sudah tinggal di kelurahan ini sampai 10 tahun. Seperti BLT, banyak warga yang tidak dapat bantuan.

“Kami harap dengan pendataan yang sudah dilakukan, tahun depan jika ada bantuan kami dapat,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat ini, Yohanes Felix Helyanan yang akrab disapa Jhon Tie ini mengungkapkan jika ia akan teruskan masalah ini kepada pemerintah.

“Kami ini perwakilan dari warga. Kita akan pertegas kepada pemerintah agar perhatikan masalah ini. Dari OPD terkait kami akan tegaskan agar bisa dapat bantuan secara merata. Aspirasi yang disampaikan warga ini akan dimasukan ke Pikir sehingga usulan ini bisa diperhatikan pemerintah,” jelasnya.

Untuk anggaran perubahan yang di dalamnya ada bagian pembayaran honor RT belum ada karena memang belum dijalankan. Kalau ketua-ketua RT yakin ada anggarannya di APBD 2020 maka pasti akan dibayarkan.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *