oleh

Demo ke Kantor DPRD, Warga Persoalkan Pesawat Pemda

TIMIKA – Pesawat Cesna Grand Caravan Milik Pemda Kabupaten Mimika, diminta oleh masyarakat untuk dapat difungsikan guna memberikan pelayanan kekpada masyarakat ke wilayah di pedalaman Mimika. Harapan masyarakat ini diutarakan sebab selama ini, pesawat yang dibeli dengan uang rakyat ini disinyalir hanya digunakan untuk kepentingan bisnis, bukan untuk melayani transportasi masyarakat lokal ke kampung-kampung yang ada di pedalaman.

Melihat penderitaan masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan transportasi pesawat milik Pemda ini, sekelompok warga yang menamakan diri Forum Peduli Mimika, mengadakan demo damai di halaman Kantor DPRD pada Selasa (24/11). Warga berharap menjelang Natal 2020 ini, DPRD bisa menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah agar segera mempergunakan pesawat milik Pemda ini hanya untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, beberapa permintaan Forum Peduli Mimika yakni DPRD Mimika diminta segera bentuk Pansus pesawat Pemda Mimika, KPK segera usut tuntas dugaan korupsi dalam pembelian pesawat Pemda, percayakan pesawat Pemda kepada putra-putri daerah, stop pesawat Pemda dijadikan bisnis, stop praktek KKN dalam pengoperasian pesawat Pemda Minika, hingga meminta penghentian kerja sama Pemda dengan PT Asian One Air dalam pengoperasian pesawat Pemda Mimika.

Koordinator Lapangan aksi demo damai Forum Peduli Mimika, Nalio Jangkup mengatakan, sebentar lagi memasuki Bulan Desember, masyarakat yang ingin kembali ke kampung, khususnya di pedalaman mengalami kesulitan mendapatkan sarana transportasi, padahal pemerintah punya pesawat. Masyarakat berharap agar pesawat milik Pemda ini bisa digunakan untuk melayani warganya.

“Saya meminta kepada DPRD melihat persoalan ini merupakan yang mendesak agar dapat diutamakan,” ujarnya.

Nalio menyebut, masyarakat juga bertanya di mana pesawat milik Pemda ini, diharapkan pesawat ini tidak dijadikan untuk bisnis kalangan tertentu. Selajutnya meminta DPRD membentuk Pansus guna memeriksa mulai pembelian, penggunaan, hingga manfaat pesawat milik Pemda ini.

Keberadaan pesawat ini juga seharusnya bisa mengamodir anak-anak daerah untuk bisa bekerja di perusahaan yang mengelola pesawat milik Pemda ini. DPRD diminta untuk mengecek pengelola perusahaan yang menjalankan pesawat milik pemerintah ini.

Sementara itu, warga lainnya, Ruben Pinimet dalam aksi tersebut mengatakan, dirinya merasa kecewa dengan pengoperasian pesawat milik Pemda tersebut.

Ruben menegaskan, sebagai putra daerah dan mengerti dunia penerbangan, ia mengaku prihatin dengan kehidupan masyarakat di kampung-kampung, seperti di Bela dan Aroanop. “Kita malah bayar. Padahal ini adalah pesawat milik pemerintah. Ada anak-anak daerah ini yang (menjadi) pilot, namun tidak digunakan untuk terbangkan pesawat di daerah ini, namun di tempat lain,” kata Ruben.

Sementara itu, mewakili pimpinan DPRD, Daud Bunga, SH mengungkapkan jika pihaknya dalam waktu dekat akan mengambil langkah. Karena ini di bawah kewenangan Dishub Mimika, maka yang pertama pihaknya akan memanggil Dishub Mimika untuk memberikan penjelasan.

Anggota DPRD lainya, Saleh Alhamid mengatakan, apa yang disuarakan masyarakat ini sesuai dengan hak mereka yang tertuang dalam UU 31 Tahun 1999 Pasal 41. Khusus untuk pembentukan Pansus DPRD, dibuat apabila penyidik kepolisian atau kejaksaan tidak menanggapi masalah yang diadukan oleh masyarakat. Saleh menyarankan, warga melaporkan ke Kejaksaan Negeri Mimika atau Kejaksaan Tinggi Papua jika menilai ada unsur pelanggaran hukum dalam pengadaan dan pengoperasian pesawat tersebut. “Setelah 30 hari jika tidak ditindaklanjuti, maka DPRD bisa take over dengan bentuk Pansus. Aspirasi masyarakat tentang pesawat Pemda ini sudah kami terima,” terang Saleh. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *