oleh

DPRD Harap Penetapan APBD 2021 dengan Sekda Defenitif

TIMIKA – Ketua Fraksi Gerindra M Nurman S Karupukaro, Rabu (25/11) mengatakan penetapan APBD 2021 diharapkan dapat dilaksanakan dengan Sekda defenitif. Mengingat masa jabatan Ketua Tim Anggaran Eksekutif adalah Plt Sekda telah berakhir tanggal 19 September 2020.
Dengan berakhirnya masa jabatan Plt Sekda ini, maka harus ada SK aktif yang menjadi dasar untuk mengambil suatu keputusan agar tidak berdampak hukum kedepannya.

“Nanti setelah pembahasan APBD ketika kita tetapkan bersama Sekda yang tidak aktif, akan berdampak pada tidak sahnya APBD 2021,” ujar Nurman.

Dikatakan Nurman, Pj Sekda yang sudah habis masa jabatannya tidak berwenang melakukan tindakan dan/atau keputusan yang berimplikasi pada suatu akibat hukum. Kewenangan seorang pejabat TUN dibatasi, salah satunya oleh masa berlakunya kewenangan tersebut.

Jika masih membuat keputusan atau tindakan tata usaha negara, maka keputusan atau tindakan tersebut tidak sah dan konsekuensi yuridisnya adalah keputusan tersebut, setelah ada putusan pengadilan atau Gubernur Papua, dianggap tidak pernah ada. Dan ini berlaku surut, artinya semua hal yang dilakukan dalam rangka menjalankan keputusan yang sudah dibuat oleh Pj Sekda setelah lewat 3 bulan, harus dikembalikan kepada keadaan semula.

Dalam konteks Pembahasan RAPBD, jika melibatkan Pj Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah jelas Nurman yang sudah habis masa jabatannya, apapun yang dibahas dan dihasilkan berpeluang menjadi Perda yang tidak sah, atau minimal akan ditolak oleh provinsi.

Jabatan Pj Sekda memang dibatasi, untuk meminimalisir potensi campur tangan kepala daerah yang sifatnya subyektif dalam urusan administrasi pemerintahan. Karena memang seorang penjabat diangkat oleh kepala daerah, dan sudah barang tentu yang bersangkutan secara psikologis tidak dapat mengabaikan kepentingan kepala daerah.

Untuk diketahui berikut dasar hukum-nya: pembatasan masa jabatan Penjabat Sekda untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda seperti di Timika ini diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Perpres no 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda. Ditentukan di klausal tersebut bahwa masa jabatannya adalah 3 bulan.

Kemudian terkait pembatasan kewenangan terhadap pejabat pemerintah diatur dalam Pasal 15 UU 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di Pasal 15 huruf b, disebutkan bahwa wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh “masa atau tenggang waktu”.

Kemudian di Pasal 28 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan tersebut dikatakan bahwa tindakan melampui kewenangan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan salah satunya adalah melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang.

Konsekuensi yuridis dari tindakan melampui wewenang tersebut diatur di Pasal 70 huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Pasal 70 ayat (1) keputusan atau tindakan tersebut adalah “tidak sah” dan akibatnya ada di Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b, (a) tidak mengikat sejak dibuat dan (b) segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *