oleh

Implementasi Tol Laut, Wabup Akui Pemda Tidak Maksimal

TIMIKA – Tol laut adalah program andalan Presiden Joko Widodo untuk menekan disparitas harga di wilayah terluar, terdepan dan terisolasi, salah satunya di Papua. Sayangnya program ini belum dirasakan oleh masyarakat di pedalaman, bahkan di Mimika sekalipun.

Setelah melakukan pertemuan dengan tim Kementerian Perhubungan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Mimika pada Kamis (26/11) malam lalu, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, SSos MM mengakui belum maksimalnya peran Pemda Mimika dalam implementasi tol laut.

Tol laut sudah berjalan sejak tahun pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. Mimika menjadi pusat di wilayah selatan Papua. Sayangnya dalam tiga tahun terakhir tidak berjalan efektif, karena minimnya peran OPD teknis terutama dalam melakukan pengawasan.

Program tol laut yang terkoneksi dengan jembatan udara berupa subsidi angkutan udara diungkapkan Wabup Rettob praktis belum dimanfaatkan. Padahal ini menjadi peluang untuk membantu masyarakat di pedalaman dalam mendapatkan barang kebutuhan prioritas dengan harga yang murah.

“Tadi saya evaluasi saya tanya satu per satu kita yang ada di sini, ternyata praktis seperti ASDP tidak memanfaatkan apa yang sudah diberikan sejak lama untuk menjalankan subsidi kepada masyarakat,” terang Wabup Rettob.

Menurutnya, tol laut baru dirasakan sebatas sampai di Timika. Tapi itu tidak dilanjutkan sampai ke pedalaman. “Kenapa tidak sampai di tujuan? karena tidak ada pengawasan. Ini persoalan kita,” ungkap Wabup Rettob.

Pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan subsidi angkutan baik udara maupun laut. Tugas Pemda Mimika melalui OPD harus melakukan pengawasan. Seperti Dinas Koperasi dan UKM dengan menunjuk pihak yang supply barang. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan harga untuk memastikan harga tetap sama meskipun di pedalaman.

Ia mengungkapkan saat awal implementasi, program ini cukup berhasil menekan harga di pedalaman Mimika. Tapi setelah pengawasan tidak berjalan kembali seperti semula. Untuk itu Wabup berharap OPD teknis seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM kembali berkoordinasi agar program tol laut bisa dirasakan masyarakat. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *