oleh

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalur Transportasi Sungai Ipa

TIMIKA – Pemerintah diminta untuk membenahi jalur pelayaran melewati sungai yang menjadi akses warga pesisir Mimika untuk ke Kota Timika. Pembenahan jalur sungai ini perlu dilakukan sebab kini sungai telah menjadi dangkal sehingga perlu dikeruk kembali. Hal itu diungkapkan Legislator DPRD Mimika Tobias Maturbongs, Selasa (1/12).

Dikatakanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika diminta untuk memperhatikan jalur transportasi pelayaran menyusuri sungai yang menjadi salah satu kebutuhan utama warga Mimika yang berdomisili di pesisir untuk bisa ke Kota Timika, terutama untuk mendapatkan sembako dan kebutuhan primer lainnya.

“Kami harapkan pemerintah bisa perhatikan pengerukkan Sungai Ipa, karena sekarang sudah dangkal, perahu mau lewat itu susah sekali, padahal ini jalur alternatif untuk masyarakat ke Kota Timika,” ujarnya.

Legislator Dapil 6 ini juga dengan tegas meminta bukan hanya jalan-jalan di dalam Kota Timika saja yang diaspal berulang kali, tapi juga sungai dan kali yang menjadi jalur transportasi warga pesisir, karenanya harus dikeruk sebab sungai telah menjadi dangkal, sehingga transportasi pelayaran bergantung pada pasang-surut air baru bisa dilewati.

Selain itu juga ia menyoroti tidak terawatnya jalur sungai pelebaran yaitu sungai Ipa yang terbengkalai, karena kayu-kayu penahan pinggiran sudah banyak yang rusak dan jatuh ke sungai sehingga membahayakan kapal yang melintas.

Tobias menyatakan, dirinya telah mengajukan program pengerukan sungai ke dalam Pokok Pikiran (Pokir) Dewan dan dengan tekad bulat ia berkomitmen untuk memperjuangkannya sehingga bisa diakomodir dalam APBD 2021 depan.

Legislator Komisi A DPRD dari partai PDI Perjuangan itu menambahkan, dengan penuh percaya dan harapan warga pesisir Mimika menitipkan aspirasi mereka agar pembangunan nyata di kampung-kampung yang menjadi kantong warga asli Mimika khususnya Suku Kamoro itu.

Pelaksanaan visi-misi Kepala Daerah Omaleng–Rettob yang mengedepankan pembangunan dari kampung ke kota, harus diwujud-nyatakan para OPD di lingkup Pemkab Mimika, dengan menyusun program-program pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga, baik yang ada di pesisir maupun di pegunungan.

Ia berharap di APBD 2021 depan, akan banyak Pokir Dewan yang bersumber dari aspirasi warga di akar rumput itu dapat diakomodir ke dalam dokumen pendapatan dan belanja daerah. Sehingga benar-benar terwujud pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh warga di Mimika.

“Kami harap dalam APBD 2021 mendatang, Pokir dewan itu bisa diakomodir, karena kami mendapatkanya itu langsung dari masyarakat di kampung-kampung,” imbuhnya. (ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *