oleh

4.000 Ton Tailing Dikirim ke Merauke,Tailing Freeport Bisa Dimanfaatkan Lagi

TIMIKA – Tailing atau pasir sisa tambang PT Freeport Indonesia selama ini hanya dianggap sebagai limbah yang menimbulkan dampak negatif. Namun, tailing yang masuk kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) itu bisa dimanfaatkan lagi setelah dinyatakan aman oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dianggap memenuhi standar sebagai bahan baku infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemanfaatan tailing bukan baru kali ini. Di Mimika bahkan beberapa daerah di Papua sudah memanfaatkan tailing sejak lama sebagai material pembangunan, seperti Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, gedung terminal Bandara Mozes Kilangin, jembatan, jalan tambang PTFI dan beberapa ruas jalan Trans Papua.

Setelah dihentikan beberapa tahun, tailing bisa dimanfaatkan lagi. Bahkan Kementerian PUPR sebagai lembaga yang menggunakan untuk pembangunan infrastruktur di Merauke. Itu ditandai dengan pengiriman 4 ribu ton material tailing ke Merauke.

Pengiriman perdana dilakukan secara simbolis pada Selasa (15/12) kemarin di Mile Point 11 yang disaksikan oleh Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo, Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vien Ratnawati, Wakil Presiden Direktur PTFI, Jenpino Ngabdi, serta jajaran manajemen PTFI lainnya.

Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo mengatakan, jika selama ini tailing dianggap bahan berbahaya, tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya ini akan membantu dalam proses pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh Presiden Jokowi untuk membangun konektivitas jalan di Papua dan Papua Barat.

Kata John, pada tahap awal ini akan dilakukan pengiriman 15 ribu ton. Namun kedepan, tailing akan semakin banyak digunakan sebagai bahan baku pembangunan. KLHK sudah mengeluarkan izin kurang lebih 450 ribu ton per tahun.

Tailing akan digunakan sebagai materi agregat atau materi yang diaduk dengan semen atau aspal untuk mengikat campuran tersebut menjadi beton atau aspal padat. “Setelah diuji di laboratorium Kemen PUPR ternyata tailing bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar John Wetipo.

John berharap tailing dari PTFI tidak hanya digunakan di Papua dan Papua Barat, tetapi juga di wilayah sekitar seperti Maluku, bahkan di seluruh Indonesia. Sebab menurutnya, ini merupakan potensi besar karena selama tambang beroperasi, maka akan terus menghasilkan limbah tailing. Juga sangat efisien karena jaraknya lebih dekat, karena selama ini didatangkan dari Palu. Ditambah lagi untuk pengangkutan ditanggung oleh PTFI.

Pemanfaatan tailing ini adalah bagian dari peta jalan pengelolaan tailing yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 101/Menlhk/PLA/Setjen/PLA.0/1/2019 tentang Pelaksanaan Roadmap Pengelolaan Tailing PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vien Ratnawati menegaskan, meskipun termasuk kategori limbah B3, namun tailing sudah memenuhi syarat untuk dimanfaatkan atau aman. Limbah B3 bisa dimanfaatkan dengan izin dari Menteri LKH. “Kami memastikan bahwa tailing aman buat lingkungan hidup, tapi standar infrastruktur itu ada di Kemen PUPR,” jelasnya.

Limbah tailing yang dihasilkan PTFI cukup banyak. Untuk itulah KLHK mendorong agar bisa dikelola, salah satunya pemanfaatan. Meskipun tidak mudah, namun dengan komitmen bersama maka sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Rosa juga menyatakan, kebijakan ini sudah melalui proses kajian ilmiah, jadi tidak sembarangan.

KLHK juga membuka peluang kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan limbah tailing. Menurutnya, PTFI sangat terbuka, tapi harus mendapat izin dari KLHK, karena harus dipastikan penggunaannya tetap aman terhadap lingkungan hidup dan bisa berguna bagi masyarakat.

Wakil Presiden Direktur PTFI, Jenpino Ngabdi menambahkan, pengelolaan tailing ini merupakan salah satu perwujudan komitmen PTFI untuk dapat meminimalisasi dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di Mimika. “Lebih jauh lagi, pemanfaatan tailing yang telah diolah pun kami lakukan bersama pemerintah untuk terus melipatgandakan nilai tambah yang kami ciptakan bagi Kabupaten Mimika dan daerah-daerah lain di Papua melalui berbagai kegiatan,” ujarnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *