oleh

Jual Barang Kedaluarsa, Pemda Puncak Ancam Cabut Izin Pedagang

TIMIKA – Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan mulai tegas terhadap pedagang yang menjual barang kedaluarsa atau expired. Sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha akan diberikan jika masih ada temuan.

Kepala Disnaker Perindag, Naftali Akawal, SE kepada wartawan di Hotel Horison Diana Timika, Rabu (16/12) kemarin mengatakan, sosialisasi mengenai aturan terkait barang kedaluarsa sudah dilakukan kepada para pedagang dengan mengundang Balai POM Timika. Sehingga menurutnya, pedagang sudah tahu aturan dan sanksi yang akan diterima.

Penjualan barang kedaluarsa ditegaskan Naftali, sangat dilarang karena itu sudah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Namun ia menyayangkan masih banyak barang kedaluarsa yang beredar dan dijual oleh para pedagang.

Bahkan kata dia, ada oknum pedagang yang masih memasok barang kedaluarsa dari Timika ke Puncak untuk dijual kembali. “Jadi saya ingin menegaskan bahwa barang yang dikirim ke pedalaman harus dicek barang yang sudah expired atau yang mendekati tanggal expired,” jelasnya.

Masyarakat yang tinggal di pedalaman kata dia, sebagian besar tidak tahu apakah barang itu sudah kedaluarsa. Mereka hanya tahu membeli, padahal dampaknya sangat buruk terhadap kesehatan. “Saya tegaskan barang kedaluarsa tidak boleh dibawa naik (ke Puncak). Karena pengalaman saya sudah lihat di Puncak masyarakat tidak tahu, hanya tahu beli,” tegasnya.

Pada bulan Desember seperti ini diungkapkan Naftali, pasokan sembako ke Puncak akan meningkat karena kebutuhan masyarakat dalam rangka hari natal dan tahun baru juga meningkat. Sehingga ini biasa dimanfaatkan oleh oknum pedagang yang hanya ingin mengambil untung dengan menjual barang kedaluarsa.

Diungkapkan Naftali, ada beberapa temuan barang kedaluarsa, tapi sanksi masih sebatas teguran. Tapi sosialisasi sudah dilakukan, maka pengawasan akan ditingkatkan. Jika masih ada temuan, hukumannya adalah pencabutan izin usaha, bahkan bisa sampai pada denda dan pidana.

Jumlah pedagang yang memasok sembako ke Puncak menurut Naftali cukup banyak. Tersebar di distrik-distrik. Barang yang dijual dipasok dari Timika. Inilah yang menurutnya agak sulit untuk fungsi kontrol karena pedagang belanja dan kirim barang sendiri.

“Setelah sosialisasi, kita mau adakan pengawasan lebih ketat. Dan siapa yang melanggar hukumannya berat, pencabutan izin dan tidak bisa usaha di Puncak lagi. Tahun 2021 kita akan mulai sidak,” ujar Naftali. (sun)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *