oleh

APBD Kabupaten Puncak 2021 Menurun, Dampak Covid-19

ILAGA – Bupati Puncak Willem Wandik, SE MSi, mengatakan pandemi virus corona (Covid-19) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Papua Tahun Anggaran (TA) 2021. Bahkan boleh dibilang untuk tahun 2021 banyak kegiatan yang harus disesuaikan dengan anggaran. Pengurangan APBD ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Puncak, namun juga hampir dialami oleh semua daerah di Indonesia.

Demikian hal tersebut disampaikan Willem Wandik saat menghadiri sidang APBD Kabupaten Puncak 2021, di ruang sidang DPRD Puncak di Ilaga, Sabtu (19/12). Menurutnya, salah satu pengaruh tersebut, yakni karena sumber pendapatan daerah yang sebagian besar berasal dari pemerintah pusat menurun, mengakibatkan gerak fiskal untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan di daerah sangat terbatas.

“Menurunnya bukan saja di Kabupaten Puncak, namun juga dialami hampir semua daerah di Indonesia. Salah satu yang terlihat adalah di pos anggaran DAU, yang dulunya Rp 800 miliar, kini kami di Puncak mendapat pemotongan turun sampai Rp 700 miliar. Begitu juga pos anggaran yang lain,” ungkapnya.

Kata Bupati, khusus untuk pendapatan daerah Kabupaten Puncak pada struktur APBD 2021, di proyeksi pendapatan daerah pada APBD 2021 direncanakan sebesar Rp 1,17 triliun atau turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 80,3 miliar, dengan presentase sebesar 6,83 persen. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 7,7 miliar, pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 1,161 triliun, pendapatan transfer antara daerah diproyeksikan sebesar Rp 7,9 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah Kabupaten Puncak, pada tahun anggaran 2021 di struktur belanja APBD 2021 dianggarkan sebesar Rp 1,37 triliun, dengan rincian belanja operasional 2021 sebesar Rp 806 miliar lebih, belanja modal dianggarkan pada APBD 2021 sebesar Rp 227 miliar, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 40 miliar.

“Dengan kondisi anggaran tersebut, membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran, sehingga kegiatan pembangunan mau tidak mau harus dilaksanakan, termasuk pemerintahan harus berjalan normal,” sebutnya.

Sementara soal keterlambatan pembahasan RAPBD 2021,menurut Bupati, bukan disengaja oleh pemerintah daerah, namun lebih kepada penyesuaikan terhadap beberapa peraturan daerah. Dan hal yang sama juga dialami oleh daerah lain, terutama karena turunnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan Mendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

“Kita biasanya sidang sesuai dengan jadwal, biasanya November. Namun karena transisi perubahan peraturan pemerintah di akhir tahun ini, berdampak pada seluruh proses penyusunan APBD tahun anggaran 2021,” jelasnya.(diskominfo puncak)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *