oleh

Ketua DPRD Puncak Kritisi Pimpinan OPD dan Keterlambatan Sidang APBD 2021

TIMIKA – Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Lukius Newegalen, SIP mengkritisi seringnya para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kepala-kepala distrik yang meninggalkan tempat tugas. Kepada Radar Timika, Senin (21/12), Lukius mengatakan seharusnya para pimpinan OPD dan kepala-kepala distrik betah di tempat tugas, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membangun Kabupaten Puncak.

Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan agenda pembukaan sidang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2021, yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Puncak, Ilaga, Sabtu (19/12) lalu.

“Selaku Ketua DPRD Puncak untuk sidang APBD 2021 yang pembukaan sidang dilakukan pada Sabtu lalu, itu anggaran menurun akibat dampak Covid-19 yang sampai sekarang masih terjadi. Namun yang saya kritisi adalah masih seringnya pimpinan-pimpinan OPD yang keluar daerah,” ujarnya.

Karena itu ia mengingatkan agar pada agenda sidang pembahasan APBD 2021 yang dijadwalkan dilaksanakan pada 4 Januari 2021, para pimpinan OPD harus hadir. “Saya ingatkan, sidang pada Januari nanti OPD harus ada. Tidak seperti tahun-tahun lalu semua keluar daerah. Karena Puncak ini pembangunan belum selesai. Jadi kami kritik para pimpinan OPD untuk tetap menjalankan tugas di daerah. Di Puncak jalan belum diaspal. Listrik masih sering padam. Air bersih belum mengalir normal, jaringan komunikasi juga belum normal. Ini masih pekerjaan yang harus diselesaikan,” bebernya.

Menurut dia, sering ada istilah bahwa Kabupaten Puncak ibarat barang kecil yang dimasukkan di dalam karung kemudian dibawa ke mana-mana. Seharusnya, segala aktifitas pembangunan harus dilakukan di Puncak.

“Setiap sidang APBD, penetapan DPA itu OPD-OPD selalu keluar. Itu uang dikemanakan? Itu tidak boleh dibawa ke luar. Harus membangun di Kabupaten Puncak. Saya sebagai Ketua DPR Kabupaten Puncak akan tegas melakukan pengawasan kinerja pemerintah,” ujarnya.

Ia mengakui saat ini dirinya sedang berada di Timika. Itu lantaran sekarang sedang masuk masa libur Natal dan tahun baru. Namun pihaknya telah mengagendakan agar pembahasan APBD Puncak 2021 akan dibahas pada 4 Januari 2021 mendatang. Sidang rencana akan dilaksanakan paling cepat dua minggu dan paling lama satu bulan.

“Ini tanggal 21 (Desember) sudah mulai libur Natal, sampai tanggal 4 (Januari) aktif kembali. Saya sendiri tidak bergabung bersama teman-teman karena mereka bersama masyarakat mereka masing-masing di Dapil mereka. Sehingga saya merasa saya juga akan ke masyarakat saya di Beoga, Beoga Timur, Wangbe. Karena mereka butuh Natal pasti mereka tunggu saya. Sehingga saya akan ke sana dan merayakan Natal bersama mereka,” terang Lukius.

Hal yang sama diharapkan Lukius dapat dilakukan oleh Pemda Puncak. Yakni merayakan Natal bersama masyarakat.

Kritikan kedua ia layangkan terkait keterlambatan pembahasan APBD Puncak TA 2021. Lukius menuding pihak tim anggaran eksekutif yang mengulur-ulur waktu. Sebab untuk kabupaten-kabupaten lain telah selesai melaksanakan sidang pada November lalu.

“Tetapi saya akan tegas, meminta kepada pemerintah agar hal itu tidak terjadi lagi kedepan. Jangan lagi ada keterlambatan melaksanakan sidang ini. Ini tim anggaran sengaja ulur-ulur waktu. Di kabupaten-kabupaten lain sudah selesai. Kecuali Puncak mungkin dari Negara PNG. Tapi ini kan sama-sama dari Indonesia. Masa kabupaten lain sudah selesai lama, kita di Puncak belum,” kritiknya.

Sementara itu, seperti diberitakan Radar Timika sebelumnya, terkait keterlambatan pembahasan RAPBD 2021, menurut Bupati Puncak Willem Wandik, SE MSi, bukan disengaja oleh pemerintah daerah, namun lebih kepada penyesuaikan terhadap beberapa peraturan daerah. Dan hal yang sama juga dialami oleh daerah lain, terutama karena turunnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan Mendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

“Kita biasanya sidang sesuai dengan jadwal, biasanya November. Namun karena transisi perubahan peraturan pemerintah di akhir tahun ini, berdampak pada seluruh proses penyusunan APBD tahun anggaran 2021,” jelas Bupati.(ale)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *