oleh

Wabup Rettob Minta Rencana Uji Kompetensi Honorer Ditinjau Kembali

TIMIKA – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berencana menggelar uji kompetensi bagi 3.719 honorer pada 28-30 Desember mendatang. Namun Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM meminta rencana itu ditinjau kembali.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima Radar Timika, Senin (21/12) kemarin, Wabup Rettob menyatakan uji kompetensi honorer ini merupakan kebijakan strategis Pemda Mimika sehingga harus diputuskan bersama pada tingkat pimpinan, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati sebagai kepala daerah.

Terkait rencana tersebut, Wabup mengaku belum mendapatkan penjelasan detail. Demikian halnya Bupati yang tidak dilibatkan dalam rencana tersebut. Padahal kebijakan itu sangat berimbas bagi ketersediaan aparatur daerah dan hajat hidup orang banyak.

“Surat edaran dari Penjabat Sekda kepada semua pimpinan OPD yang isinya pegawai honorer akan melakukan uji kompetensi, ini harus dikaji kembali. Uji kompetensi yang akan dilakukan tidak melalui koordinasi pimpinan daerah dan kesepakatan pimpinan OPD. Padahal ini kebijakan strategis. Tujuan akhir dari kegiatan uji kompetensi ini untuk apa kita tidak tahu dan juga tidak disosialisasikan secara terbuka

Kepada pimpinan OPD dan semua pegawai honorer dan juga masyarakat akhirnya berpikir uji ini untuk jadi PNS. Saya sudah koordinasi dengan pak Bupati. Rupanya beliau sendiri belum tahu secara detail tentang kegiatan ini baik sistemnya maupun waktunya,” ungkap Wakil Bupati John Rettob.

Wabup pada dasarnya sangat mendukung adanya uji kompetensi untuk mendapatkan aparatur pemerintah yang baik, inovatif, berdedikasi, dinamis, mampu secara akademik, disiplin dan mempunyai etika dan moral yang baik. Tapi ada beberapa alasan yang menurutnya harus dipertimbangkan sehingga uji kompetensi honorer harus ditinjau kembali.

Pertama kata Wabup, harus diketahui tujuannya sehingga sistem uji kompetensi harus disesuaikan dengan tujuan tersebut. Apakah untuk mendapatkan pegawai sesuai bidang dan keahlian atau bakatnya untuk ditempatkan pada jabatan atau tugas yang sesuai. Ataukah untuk mengurangi jumlah pegawai honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 3.000 dan cukup membebani APBD.

Menurutnya jika dua hal tersebut menjadi tujuan maka sistem penilaian harus baik dan objektif agar tidak merugikan pegawai. Sebab ada pegawai honor yang sudah bekerja bertahun-tahun, rajin, disiplin dan lainnya sehingga itu harus menjadi bahan pertimbangan. Ada juga yang memiliki sertifikat ujian kompetensi nasional seperti tenaga medis yang punya sudah memiliki STR, tenaga guru atau pegawai teknis lain yang kemungkinan sudah memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Sehingga menurut Wabup Rettob, rencana ini harus dievaluasi kembali, dibahas secara baik disosialisasikan baru dilaksanakan. “Sampai hari ini saya belum tahu tujuan uji kompetensi untuk apa.

Pertanyaan, siapa yang lakukan uji kompetensi ini. Kalau oleh Pemda kabupaten, jangan sampai penilaian menjadi subjektif. Saya sudah diskusi dengan pak Bupati. Ternyata beliau tidak tahu, secara detail kegiatan ini termasuk waktu pelaksanaannya padahal ini kebijakan strategis,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan apakah hasil uji kompetensi yang dilaksanakan nantinya otomatis menggugurkan sertifikat yang sudah dimiliki sebelumnya. Jangan sampai honorer yang sudah bekerja 15 tahun tidak lolos, sementara yang baru berapa bulan justru lolos.

Jangan sampai lanjut Wabup, uji kompetensi ini mengakibatkan minimnya sumber daya. Seperti tenaga medis yang memang sangat dibutuhkan. Kalaupun yang dipersoalkan adalah penempatan yang tidak tepat karena tidak sesuai bidangnya maka itu cukup dievaluasi sesuai ijazah.

Persoalan waktu pelaksanaan juga dikatakan Wabup harus diperhatikan. Mengingat 28-30 Desember 2020 adalah cuti bersama Pemda Mimika yang sudah ditetapkan melalui surat edaran Bupati. “Itu cuti bersama, jangan ada kegiatan uji kompetensi selama liburan,” tuturnya.

Wabup Rettob mengimbau seluruh tenaga honorer agar tetap tenang dalam merayakan natal dan tahun baru atau melaksanakan tugas lain selama masa libur. Semua pegawai termasuk honorer baru akan beraktivitas pada 4 Januari 2021 mendatang.

Diungkapkan Wabup bahwa Bupati sudah memerintahkan Kepala BKPSDM untuk menunda pelaksanaan uji kompetensi dan tidak dilakukan pada hari libur. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *