oleh

PKB PT Freeport Ke-21 Berlanjut ke PHI, Karena Belum Temui Kesepakatan

TIMIKA – PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PUK SP KEP SPSI PTFI dan PK FPE KSBSI PTFI telah melaksanakan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ke 21 periode 2020 – 2022. Namun dalam proses PKB ini, ke dua belah pihak belum menemui kesepakatan sehingga berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Hal itu diungkapkan Vice President Industrial Relations PTFI, sekaligus Ketua Tim Perunding, Demi Magai saat menggelar jumpa pers di Hotel Grand Tembaga, Kamis (31/12/2020).

Demi Magai mengatakan, perundingan PKB tahun 2021 seharusnya sudah dimulai sejak Bulan November 2019 lalu. Namun karena aturan mewajibkan adanya verifikasi anggota serikat, sehingga dilakukan pendataan dan tidak bisa diselesaikan.

Dengan berbagai pertimbangan dan situasi yang perusahaan yang berkembang, maka perundingan ke 21 baru bisa dilaksanakan pada pada tanggal 1 hingga 9 Desember 2019 lalu yang dilaksanakan di Super Block, Ridge Camp. Pada perundingan itu pun tidak bisa selesai, sebab adanya persoalan dua proposal yang berbeda.

Dikatakan Demi, perundingan pun diundur pada tanggal 3 Februari 2020 di Hotel Horison Ultima Timika. Perundingan kali ini dilaksanakan sampai 25 Februari 2020. Walaupun sudah melaksanakan perundingan yang panjang, namun lagi-lagi belum menemui kesepakatan sehingga perundingan dilanjutkan pada tanggal 3-6 Maret di Hotel Grand Mozza.

Walaupun telat sehari, akhirnya pada tanggal 7 Maret 2020, tepatnya pada malam hari kata Demi, serikat buruh akhirnya menerima tawaran PT Freeport.

Adapun disebutkan Demi, kedelapan point yang disepakati yakni kenaikan upah tahun pertama 3 persen, kenaikan upah tahun kedua 3 persen, tidak dapat dirundingkan untuk kenaikan upah level muda, bonus produktivitas yakni menaikan 1 BS menjadi 1,5 BS jika target produksi tercapai dan 2,5 jika target produksi kedua tercapai, serta memasukan emas sebagai salah satu variabel bonus,  Bantuan Biaya Hidup (OLA) dinaikan 5 persen, kontribusi Kenaikan hari tua sebesar Rp 250.000, bantuan transportasi karyawan Jakarta dan Surabaya dari Rp 300.000 menjadi Rp 500.000 dan cuti melahirkan, dari 1,5 bulan menjadi 2 bulan.

“Akhirnya pada tanggal 7 Maret malam di Hotel Grand Mozza, ada 8 point kesepakatan yang disetujui oleh serikat buruh, namun untuk serikat pekerja (PUK SP KEP SPSI PTFI) belum sepenuhnya menyetujui,” jelas Demi.

Dibeberkan Demi, serikat pekerja belum sepenuhnya setuju sebab ada beberapa point tuntutan mereka yakni mengenai kenaikan upah tahun pertama yaitu 4 persen, kenaikan upah tahun kedua juga 4 persen, kenaikan upah untuk level 2 harus 2,75 persen + 2,75 persen, lalu bonus produktivitas dari 1 BS menjadi 2 BS jika target produksi mencapai, dan 3 BS jika target kedua tercapai, belum dapat dilaksanakan oleh manajemen PT Freeport.

Ditambahkan Demi, meskipun hanya serikat buruh yang menandatangani PKB, namun pihaknya sudah mengimplementasikan apa yang ditawarkan oleh PTFI. Kenaikan upah para buruh sebutnya akan dinaikan lagi untuk 3 persen yang kedua. Selain itu perusahaan juga akan implementasikan bonus yang akan diberikan pada Februari 2021 mendatang.

Melihat hal ini, serikat pekerja tidak menerima dan melakukan mediasi ke Kementerian Tenaga Kerja. Pihak kementerian sendiri memberikan anjuran agar PT Freeport dapat melaksanakan apa yang menjadi tuntutan serikat pekerja.

“Itu adalah hanya anjuran, bukan keputusan, sehingga kami dari perusahaan tidak bisa menerima dan menolak itu, sehingga serikat pekerja melanjutkan ke PHI yang saat ini masih dalam proses persidangan,” jelas Demi.

Hingga kini sidang di PHI sudah berjalan empat kali, terakhir pada 30 Desember 2020.

“PHI menjadi keputusan akhir, jika mutlak perusahaan menang, maka SPSI harus terima. Tapi kalau SPSI menang, perusahaan kami akan siapkan dan menanggung. Target sidang sendiri diperkirakan sampai 10 Maret 2021,” pungkasnya.  (ami)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *