oleh

3.342 Honorer Jalani Uji Kompetensi

TIMIKA – Bergeser dari jadwal semula, uji kompetensi bagi 3.342 honorer di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika akhirnya terlaksana. Uji kompetensi ini sebagai ajang seleksi bagi honorer sesuai kebutuhan Pemda Mimika.

Uji kompetensi digelar mulai Selasa (5/1) di SMP Negeri 2 Mimika dan akan berlangsung hingga Kamis (7/5) besok. Sehari digelar 8 sesi ujian yang diikuti ratusan honorer. Pada hari pertama kemarin merupakan jadwal bagi honorer lingkup Dinas Kesehatan Mimika, termasuk yang bertugas di Puskesmas.

Pj Sekda Mimika, Jeni Usmany, SPd MPd didampingi Kepala BKPSDM, Hermalina Imbiri memantau langsung jalannya uji kompetensi. Jeni mengatakan meskipun menuai pro dan kontra, namun uji kompetensi tetap dilaksanakan sebagai dasar untuk pemetaan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemda Mimika mencapai 4 ribu lebih. Honorer sebanyak 3.342. Jumlahnya hampir sama. Padahal kata Jeni, honorer dibutuhkan untuk mengisi atau membantu pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh PNS. Jadi dari sisi beban kerja, jumlah honorer yang cukup banyak mengurangi beban kerja yang seharusnya masih bisa ditangani oleh PNS.

Banyaknya jumlah honorer menurut Jeni muaranya ke beban anggaran. Padahal seharusnya dengan jumlah PNS yang cukup banyak masih bisa mengerjakan tugas dan tidak perlu mengangkat honorer. “Kalau dia tidak kerja karena tidak ada pekerjaan setelah angkat honorer berarti bagaimana? Jadi semua hal ada konsekuensinya, semua hal bermuara ke layanan,” terangnya.

Dicontohkan pada Dinas Pendidikan, beban kerja guru sudah ditetapkan. Minimal mengajar 24 jam dalam seminggu. Bahkan yang bersetifikat bisa 30-40 jam seminggu. Guru bersertifikat mendapat gaji double yakni gaji pokok, tunjangan sertifikasi dan tunjangan penghasilan dari Pemda. Maka sebagai PNS harus dipastikan bekerja, bukan malah digantikan honorer.

Pertimbangan lain juga ditambahkan Jeni, mengenai rasio jumlah pegawai baik PNS maupun honorer dengan ketersediaan ruang kerja. Dimana ada kantor yang kapasitasnya terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai.

Hasil dari uji kompetensi ini akan menjadi bahan seleksi dalam penentuan honorer. “Hasil ujian sebagai seleksi, tidak ada kepentingan apapun. Kita lihat beban kerja dan kekuatan. Kalau tidak ditertibkan, kemudian dengan situasi sekarang takutnya kalau tidak bisa bayar bagaimana?” paparnya. (sun)

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *