oleh

APBD Defisit, Honorer Bakal Dikurangi

TIMIKA – Menjelang akhir Tahun 2020 lalu, honorer di Mimika dikagetkan dengan uji kompetensi yang secara mendadak diumumkan. Sebanyak 3.342 honorer dari semua organisasi perangkat daerah, termasuk guru kontrak dan tenaga kesehatan di Puskesmas, diwajibkan mengikuti uji kompetensi.

“Sudah dilakukan tes, kita tidak tahu siapa yang dipakai dan siapa yang tidak,” kata Pj Sekda Mimika.

Mengenai tujuan uji kompetensi disebut-sebut dalam rangka evaluasi dan pemetaan. Honorer juga masih bertanya-tanya terkait tujuan uji kompetensi. Tapi belum ada jawaban pasti dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Namun saat menyampaikan sambutan ketika acara syukuran internal Dinas Pendidikan pada Sabtu (9/1) lalu, Pj Sekda Mimika, Jeni Usmany, SPd MPd menyinggung mengenai honorer di lingkup Disdik. “Sudah dilakukan tes, kita tidak tahu siapa yang dipakai dan siapa yang tidak,” kata Pj Sekda Mimika.

Ia melanjutnya, kebijakan itu mengingat kondisi keungan daerah yang sedang sulit. Tahun 2020 mengalami defisit ratusan miliar sehingga itu menjadi beban daerah. Menurut Pj Sekda, ini sebagai dampak pandemic Covid-19 yang menghancurkan banyak sisi kehidupan, termasuk keuangan daerah yang tidak stabil.

Uji kompetensi sudah digelar selama tiga hari pada Selasa-Kamis (5-7/1) lalu di SMP Negeri 2 Mimika dengan sistem CAT layaknya seleksi CPNS, hanya soalnya hanya 50 dengan waktu 50 menit. Uji kompetensi diikuti 3.342 honorer di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Saat meninjau pelaksanaan uji kompetensi, Pj Sekda mengungkapkan bahwa banyaknya jumlah honorer menurut bermuara ke beban anggaran. Padahal seharusnya dengan jumlah PNS yang cukup banyak, masih bisa mengerjakan tugas dan tidak perlu mengangkat honorer.

“Kalau dia tidak kerja karena tidak ada pekerjaan setelah angkat honorer berarti bagaimana? Jadi semua hal ada konsekuensinya, semua hal bermuara ke layanan,” terangnya.

Dicontohkan pada Dinas Pendidikan, beban kerja guru sudah ditetapkan. Minimal mengajar 24 jam dalam seminggu. Bahkan yang bersetifikat bisa 30-40 jam seminggu. Guru bersertifikat mendapat gaji double yakni gaji pokok, tunjangan sertifikasi dan tunjangan penghasilan dari Pemda. Maka sebagai PNS harus dipastikan bekerja bukan malah digantikan honorer.

Pertimbangan lain juga ditambahkan Jeni, mengenai rasio jumlah pegawai baik PNS maupun honorer dengan ketersediaan ruang kerja. Dimana ada kantor yang kapasitasnya terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pegawai. (sun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *