oleh

Evaluasi Penanganan Covid-19 di Mimika, Belajar Tatap Muka Dilarang

TIMIKA – Berbulan-bulan tanpa status yang jelas, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati Eltinus Omaleng, SE MH bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akhirnya melakukan evaluasi penanganan Covid-19.

Dari rapat yang dihadiri para pejabat dan pimpinan OPD serta jajaran Forkopimda dan pihak terkait di Hotel Grand Mozza, Senin (11/1) kemarin disepakati tidak adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti beberapa daerah di Indonesia. Tapi melihat kasus yang terbilang cukup tinggi, maka larangan terhadap beberapa aktivitas diberlakukan. Seperti aktivitas masyarakat di luar rumah, dapat berlangsung antara Pukul 06.00 WIT hingga Pukul 21.00 WIT dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Sekolah masih dilarang untuk melakukan belajar tatap muka atau tetap menerapkan belajar dari rumah. Acara pernikahan baik di gedung pertemuan, hotel maupun di rumah juga dilarang. Masyarakat pengguna jasa angkutan udara dan laut dari dan ke Pulau Sulawesi, Jawa dan Bali diwajibkan rapid test antigen. Kecuali perjalanan lokal di Papua yang masih menerapkan rapid test antibodi, termasuk dari Jayapura.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra kepada wartawan usai pertemuan membeberkan situasi Covid-19 di Mimika. Total kasus sampai 10 Januari 2021 mencapai 3.812. Kasus aktif hampir 10 persen. Pasien sembuh 89,40 persen dan meninggal dunia 0,9 persen.

Dari 3.812 kasus, kelompok terbanyak yang terpapar adalah karyawan atau pekerja di area PT Freeport Indonesia hampir 2 ribu orang. Pada posisi kedua adalah pelajar sebanyak 243 orang, lebih tinggi dari tenaga kesehatan yang terpapar sebanyak 175 orang. “Jadi pelajar menduduki urutan kedua baru TNI dan Polri 214 orang, baru tenaga kesehatan. Jadi belajar tatap muka sangat beresiko,” jelasnya.

Pola penularan dari kelompok atau klaster semuanya sama yakni ketika orang berkumpul. Dimana ada kerumnan pasti ada kasus Covid-19. Itulah sebabnya kegiatan yang menimbulkan kerumunan dilarang, termasuk acara pernikahan.

Bahkan pasca libur natal dan tahun baru, Dinkes Mimika mengantisipasi adanya lonjakan kasus. Sama seperti sebelumnya dimana musim libur menjadi pemicu lonjakan kasus. Seperti Bulan Mei 2020 dimana kasus meningkat kemudian turun dan meningkat lagi pada Agustus dan September hingga mencapai puncak pada Oktober 2020.

Testing di Mimika sudah memenuhi standar WHO yang menargetkan sekurang-kurangnya 1.000 test per minggu. Di Mimika sejak Maret sampai 10 Januari, jumlah testing mencapai 40.583 atau rata-rata 1.015 per minggu dengan positivity rate 9,39. Meskipun angka rata-rata positif masih lebih tinggi dari standar WHO, tapi Mimika lebih rendah dari nasional yang mencapai 19,19 persen.

Inilah yang menjadi dasar tidak diberlakukannya PSBB, tapi tetap dengan adaptasi kehidupan baru atau new normal. Selain positivity rate yang lebih rendah dari nasional, tapi juga angka kematian yang rendah yakni 0,9 persen. Tingkat kesembuhan yang cukup tinggi dan kasus aktif saat ini yang mencapai 9,65 persen.

Salah satu indikator yang menjadi dasar penerapan PSBB sebagai Instruksi Mendagri adalah bed occupation rate atau rata-rata ketersediaan tempat tidur. Di Papua data Kemenkes menyebutkan ruang isolasi terisi 21,75 persen. ICU hanya 13 persen. Di Mimika sendiri seperti di RSUD, ada 13 pasien yang diisolasi sementara fasilitas tempat tidu ada 61 atau yang tersisi hanya 20 persen. Berbeda dengan daerah yang menerapkan PSBB dimana keterisian tempat tidur mencapai 90 persen atau hampir penuh.

“Tetapi yang menjadi catatan, 80 persen ketersediaan tempat tidur di rumah sakit bukan berarti kita lengah. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kesimpulannya bahwa di hari ini di Mimika tidak dilaksanakan PSBB. Tapi pembatasan skala kecil seperti dilarang sekolah tatap muka dan acara pernikahan,” jelasnya. (sun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *