oleh

Perselisihan Satu Kursi DPRD Puncak dari PKS Capai Kesepakatan

JAYAPURA – Persoalan calon anggota DPRD Kabupaten Puncak, khususnya dari Partai Keadilan Sosial (PKS) Kabupaten Puncak, antara pihak Yalianus Murib dan  Bis Lokbere dari daerah pemilihan III di Kabupaten Puncak, Papua, sejak Pemilihan Legislatif 2019 lalu, akhirnya berhasil diselesaikan dengan difasilitasi oleh Polres Puncak serta Pemerintah daerah. Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Swiss-Belhotel Jayapura, Selasa (12/1) lalu, kedua pihak akhirnya menyepakati untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Hadir dalam acara penyelesaikan tersebut, Bupati Puncak Willem Wandik,SE MSi selaku Pembina Politik di Kabupaten Puncak, Kapolres Puncak AKBP Dicky Hermasyah Saragih, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kosay, Ketua KPUD Puncak Jopi Wonda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak, Drs Abraham bisay dan juga Ketua DPC PKS Kabupaten Puncak yang juga selaku wakil Bupati Puncak Pelinus Balinal, serta hadir juga dari Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sosial (PKS) Provinsi Papua Kusmanto.

Untuk diketahui, kedua pihak yakni Yalianus Murib dan Bis Lokbere saling mengklaim sebagai pemenang suara terbanyak di Dapil III saat Pemilihan Legislatif 2019 lalu. Akibatnya dari 25 anggota DPRD Puncak periode 2019-2024 yang harus dilantik, terpaksa hanya dilantik 24 anggota DPRD, sementara 1 kursi DPRD dari PKS, tidak dilakukan pelantikan karena kedua caleg ini saling ngotot. Namun setelah hampir satu tahun periode DPRD, akhirnya keduanya bisa menyepakati untuk menyelesaikan persoalan ini.

Inti dari kesepakatan penyelesaikan persoalan dimana kedua belah pihak diberikan kesempatan menjabat anggota DPRD masing-masing dua tahun lamanya atau masing-masing menjabat 24 bulan. Artinya pihak Yulianus Murib diberikan kesempatan untuk menjabat kursi DPRD Puncak sejak januari 2021 sampai dengan Desember tahun 2022. Nantinya PKS akan membuat surat PAW, selanjutanya jabatan tersebut akan dilanjutkan lagi oleh Bis Lokbere sejak januari 2023 sampai akhir jabatan DPRD Puncak Desember 2024.

Bupati Puncak Willem Wandik selaku Pembina politik di Kabupaten Puncak menyatakan, pihaknya bersyukur pada Tuhan karena penyelesaikan persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, setelah hampir tidak mendapatkan titik temu setahun lebih. Ini lantaran persoalan kedua caleg ini merupakan persoalan internal partai PKS, sehingga pemerintah daerah maupu pihak lain sulit untuk masuk dalam urursan rumah tangga partai. Namun setelah memakan waktu hampir satu tahun, ternyata persoalan ini bisa selesai.

“Satu hal yang patut kita bersyukur pada Tuhan, karena kedua pihak bisa berkumpul dan mampu menyelesaikan persoalan ini secara keluargaan, bagaimana mengelola konflik dan tidak berlanjut kemana-mana, kedua mampu berdamai, dan inilah demokrasi, kita bicara aturan,” ungkapnya.

Sehingga kata bupati, kedua pihak yang memiliki persoalan sudah menyepakati untuk berdamai, dengan sudah menandatangai berita acara, artinya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, yang ada adalah kedua pihak sama-sama menang, sehingga para pendukung dari kedua belah pihak, bisa mengikuti hasil ini, marilah masyarakat menciptakan kediamaian di Kabupaten Puncak.

“Dalam persoalan ini, tidak ada yang kalau kedua pihak sama-sama menang. Kabupaten Puncak merupakan rumah kita bersama, jadi marilah kita sama sama menjaga daerah ini agar tetap aman, menjadi berkat untuk kita semua,” ajaknya.

Ketua Dewan Pengurus wilayah Partai Keadilan Sosial (PKS) Provinsi Papua Kusmanto juga menyambut baik kesepakatan ini. Artinya kedua pihak yang berselisih ini adalah kader PKS, dan partai secara internal sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini, namun tidak mencapai titik temu. Kesepakatan ini merupakan undang-undang bagi keduanya, jika ada yang mengingkar dari kesepakatan ini, maka sudah tentu ada konsukuensi hukum yang dihadapi oleh keduanya.

“Keduanya merupakan kader PKS, kita bersyukur, kali ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya masih ada 48 bulan ke depan periodesasi DPRD Puncak, kedua kader ini bisa manfaatkan satu akan menjabat masing-masing 24 bulan. Artinya tidak ada yang kalah tidak ada yang menang, namun sama-sama menang,” ungkapnya. (Diskominfo Puncak)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *