oleh

Soal Penegakan Perda, Satpol PP: Kita Hanya Kawal OPD Pengusul

TIMIKA – Pemerintah Daerah Mimika sudah menerbitkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda). Sayangnya dalam penerapan tidak maksimal salah satunya Perda tentang pelarangan pembuangan sampah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penegak Perda sering disoroti. Namun menurut Kepala Dinas Satpol PP, Paulus Dumais dalam hal penegakan Perda memang menjadi kewenangan Satpol PP tapi dalam hal teknis yang menjadi leading tetap dari OPD yang mengusulkan Perda.

Dicontohkan soal Perda sampah, Satpol PP bisa memberikan penindakan jika dari OPD yang mengusulkan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dan bekerjasama. “Biasanya mereka mendahului, kami back up karena itu perda insiatif mereka, jadi kita hanya membantu untuk menertibkan sampah,” jelasnya.

Sama halnya dalam penertiban dan penataan pasar, yang menginisiasi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya Disperindag meminta pengawalan dari Satpol PP dan aparat keamanan seperti TNI dan Polri. “Jadi kita punya rutinitas, tapi untuk teknis dan detail ada di Disperindag,” ungkap Paulus.

Sebab lanjut Paulus, yang lebih mengetahui secara teknis adalah OPD pengusul Perda. Bahkan yang harus rutin sosialisasi adalah OPD teknis dan Satpol PP akan mengawal atau back up. “Memang kita penegak Perda, tapi ada Perda yang inisiatif dari OPD. Kita back up dalam penerapan,” tandasnya.

Satpol PP yang akan melakukan penindakan jika memang ada pelanggaran. Apalagi sudah ada beberapa orang PNS di Satpol PP yang memiliki sertifikat sebagai penyidik dan penindakan yang bisa membawa perkara itu untuk dipidanakan atau diberi sanksi.

“Jadi kadang-kadang orang terlalu umum, seolah-olah Satpol PP saja, padahal tidak, karena itu regulasinya di dinas pengusul Perda,” katanya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *