oleh

Soal Sidang APBD 2021, DPRD Puncak Lepas Tangan

TIMIKA – Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Lukius Newegalen, SIP menyampaikan bahwa pembahasan APBD Puncak 2021 diserahkan sepenuhnya kepada pihak Eksekutif, dalam hal ini Pemda Puncak. Lembaga yang dipimpinnya itu sudah lepas tangan, lantaran menganggap Eksekutif tidak serius dalam pembahasan.

Ketetapan dan komitmen itu telah diputuskan dalam pertemuan 21 anggota DPRD Mimika yang dilaksanakan di Hotel dan Resto 66 di Timika, Selasa (12/1). Yang mana dalam pertemuan itu dipimpin langsung oleh tiga unsur pimpinan Dewan, yakni Ketua Lukius Newegalen, SIP dari Gerindra, Wakil Ketua I Manase Wandik, SE dari PDIP dan Wakil Ketua II Elpiau Hagabal, SSos dari PKB.

“Dari Oktober saya sudah minta Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke tim anggaran Eksekutif untuk mengadakan sidang APBD 2021. Namun kemudian mundur hingga November dan baru bisa dilaksanakan pada akhir-akhir Desember, yakni pada tanggal 18 Desember 2020 baru diserahkan surat KUA PPAS untuk jadi dasar dilaksanakannya sidang di Ilaga. Namun karena saat itu sudah sangat mepet waktunya dengan libur panjang Natal dan tahun baru, maka sidang diskors,” ujar Lukius kepada Radar Timika di Timika, Rabu (13/1).

“Sidang saya skors. Karena Desember ini libur nasional. Gubernur sudah mengeluarkan surat dari tanggal 21 Desember 2020 cuti bersama sampai 4 Januari 2021 baru aktif kantor. Maka didasarkan itu sidang saya skors, dan kami kembali ke Dapil masing-masing rayakan Natal bersama masyarakat,” imbuh dia.

Setelah itu pada 4 Januari, Luki, sapaannya, menentukan bahwa sidang dilanjutkan di Timika. Namun lagi-lagi tim anggaran belum siap sehingga terjadi keterlambatan. Atas dasar itu, anggota DPRD Kabupaten Puncak pada Selasa (12/1) di Timika telah sepakat untuk lepas tangan.

“Kami di Hotel 66 kemarin pagi (12/1) berjumlah 21 orang, sepakat bahwa sidang APBD 2021 sudah dibuka, tetapi tidak dibahas akhirnya kami lepas tangan kepada pemerintah untuk membahas dan melakanakan sendiri, sampai di provinsi. Di provinsi, turun atau tidak, bertambah atau tidak, mereka yang menjalankan sendiri. Bagi DPA dan OPD menjalankan masing-masing. Ini komitmen kami DPRD. Kalau pemerintah mau bikin Perbup baru jalan ka, itu urusan pemerintah,” bebernya.

“Kami ini di mata pemerintah dan OPD tidak dianggap. Kami ini tidak ada apa-apanya. Kami sudah lepas tangan. Serahkan ke pemerintah terserah pemerintah mau bagaimana, kami tunggu dalam satu minggu ini,” tegasnya.

Keputusan ini juga lanjut Luki sudah diteruskan ke Eksekutif untuk ditindaklanjuti. “Jadi jawaban mereka bagaimana kita tunggu,” imbuh dia.

Mengenai jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Puncak, kata politisi Partai Gerindra ini, masih belum baik. Menurut Luki, menjadi pemimpin seharusnya menjadi kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya masyarakat di Kabupaten Puncak. Tidak boleh membedakan masyarakat, membedakan suku.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *