oleh

DPRD Puncak Minta Ketua TAPD Hadiri Pembahasan APBD

TIMIKA – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak mengharapkan kehadiran langsung Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Puncak, dalam sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Puncak tahun 2021, yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Timika mulai Senin (18/1) hingga Sabtu (23/1) mendatang.

Ketua Komisi A DPRD Puncak Penius Dewelek kepada Radar Timika menegaskan hal itu, meski sebelumnya telah disampaikan bahwa Ketua TAPD Puncak yang juga Sekda Puncak, Drs Abraham Bisay akan mengikuti sidang pembahasan secara virtual. Menurut Penius, kehadiran Ketua TAPD dalam sidang pembahasan tersebut sangat diharapkan.

“Pembahasan di Timika tujuan kami bukan untuk potong sana potong sini. Tapi ini memang untuk kebaikan, membangun Puncak. Dan dari pembahasan hari pertama ini banyak kecurigaan kami terhadap anggaran. Sehingga kami harapkan dalam hal ini TAPD, utusan bupati dan SKPD harus datang ikut pembahasan. Kami di sini patuhi semua protokol kesehatan. Kami minta semua hadir secara tatap muka. Karena banyak sekali anggaran yang mencurigakan,” kata Penius.

Menurut Penius, Komisi A yang membahas anggaran di Setwan, Setda, Dinas PU, Dukcapil, Kesbangpol, BKD dan Pol PP ini, mengkritik pemerintah dalam hal ini tidak pernah serius membahas anggaran. Mungkin kata dia karena sebelum-sebelumnya tidak pernah melakukan pembahasan.

“Kami minta TAPD hadir, tatap muka dengan kami. Kami membahas ini di Timika bukan karena apa-apa, tapi demi pembangunan. Karena di Ilaga keamanan tidak terjamin dan fasilitas juga tidak lengkap. Jadwal harus hadir itu hari Rabu atau Kamis. Kita akan laksanakan protokol kesehatan,” bebernya.

“Kalau mereka (TAPD) tidak hadir dan minta secara virtual, maka kami walkout. Sidang tidak jadi juga tidak apa-apa. Ini yang kami tegaskan,” sambung dia.

Ia menyebut, pihaknya membutuhkan kehadiran langsung TAPD bukan tanpa alasan. Di hari pertama pembahasan Senin (18/1) saja, pihaknya mendapati banyak kejanggalan. Salah satu contoh sebut Penius, yakni anggaran untuk bantuan keagamaan. Bantuan sosial seperti itu harusnya ditangani oleh Dinas Sosial. Namun ini malah ada di sekretariat daerah.

“Kami minta ketua TAPD dalam hal ini Sekda Puncak harus hadir. Sesuai jadwal minimal hadir di hari Rabu, Kamis atau Jumat. Kami ngotot, Sekda harus hadir. Tujuan kami tidak menjatuhkan, tapi demi pembangunan masyarakat Puncak,” tegas politisi Perindo yang saat itu juga didampingi Ketua DPRD Puncak Lukius Newegalen, SIP.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Puncak Medinus Kogoya. Medinus mengatakan sidang APBD ini baru pertama dilakukan Pemda Puncak setelah usia kabupaten ini mencapai 11 tahun. Sehingga dalam pelaksanaannya anggota dewan sebelumnya tidak dapat melakukan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah.

“Dari periode kemarin, lima tahun itu teman-teman DPRD tidak pernah melakukan pembahasan seperti ini. Jadi ketika disahkan, anggota dewan yang mau turun di Dapil melakukan pengawasan mereka tidak tahu apa yang ada di dalam APBD. Mau monitoring tidak tahu programnya apa. Fisik atau non fisik itu tidak tahu. Sehingga kami yang baru ini punya komitmen bahwa APBD akan kami bahas setiap tahun, yang sudah diatur dalam undang-undang,” beber Medinus.

Sekata yang disampaikan Ketua Komisi A, kecurigaan-kecurigaan yang pihaknya kemukakan bukan untuk menjatuhkan. Namun demi atransparansi anggaran, untuk pembangunan masyarakat Puncak.

“Anggaran ini untuk apa? Apakah untuk rakyat atau untuk siapa? Ini kita harus perlu ketahui. Itu yang dimaksud oleh pak Ketua Komisi A. Jadi tidak ada maksud apa-apa,” ujarnya.

Medinus menegaskan, seharusnya anggaran berpihak kepada rakyat. Namun yang ditemukan banyak kegiatan rutin yang diutamakan, bukan program kepada masyarakat.

“Yang kami temukan banyak kegiatan rutin daripada program masyarakat. Kegiatan untuk rakyat itu sedikit sekali. Jadi dalam hal ini TAPD jangan main-main lagi. Ini uang rakyat. Jadi TAPD mau tidak mau, suka tidak suka mereka harus hadir. Kalau tidak hadir berarti kami bisa curiga ini ada apa? Sedangkan ini uang rakyat,” tegasnya.

Anggota Komisi A Pin Magay, menambahkan permintaan kehadiran tim anggaran dalam pembahasan anggaran ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk pembangunan di Puncak. Karena dirinya melihat pembangunan belum merata. Masih tertinggal jauh. “Kami mau APBD sekarang ini semua berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua TAPD Puncak yang juga Sekda Kabupaten Puncak, Drs Abraham Bisay saat dikonfirmasi Radar Timika, mengatakan dirinya tidak dapat menghadiri langsung pembahasan lantaran situasi Covid-19.

“Ada surat dari pak bupati, karena situasi Covid begini jadi kami tidak hadir tapi lewat zoom (virtual). Jadi kami sudah sampaikan suratnya itu ke pak Sekwan. Jadi bukan tidak mau hadir. Kami tim anggaran tetap siap, cuma tidak bisa hadir melainkan secara virtual. Jadwalnya kan hari Rabu, kami siap lewat zoom. Karena ini tersebar beberapa pimpinan OPD yang di Ilaga dan kami tim anggaran sedang di Jayapura,” ujar Abraham.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *