oleh

Pemekaran Provinsi Papua Tengah Tuai Polemik

TIMIKA – Pemekaran Kabupaten Mimika menjadi Provinsi Papua Tengah (PPT) menuai polemik di tengah masyarakat. Upaya pemerintah ini ternyata masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pemda dinilai harus lebih membangun masyarakat dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil terlebih dahulu, ketimbang ngotot memperjuangkan pemekaran provinsi.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Mimika, Matius Uwe Yanengga, Jumat (29/1). Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan Pemda Mimika untuk tidak ngotot memperjuangkan pemekaran dengan cara apapun, sebab dari sisi SDM khususnya dan infrastruktur umumnya harus lebih siap sepenuhnya.

“Saya harap pemerintah bisa lebih bijak lagi melihat pemekaran ini. Jika masyarakat ditanya mereka tidak mau pemekaran, sisi SDM dan infrastruktur belumlah siap semuanya,” jelasnya.

Dikatakan, masyarakat lebih memilih kesejahteraan ketimbang pemekaran. Dengan pemekaran masyarakat memandang jika mereka akan terpinggirkan dan kalah bersaing dengan yang lain. Belum lagi semua sistem akan diambil alih oleh orang lain, jika dilihat dari sisi SDM masyarakat lokal yang belum siap sepenuhnya menghadapi persaingan dengan masyarakat luar di kota ini.

Mathius mencontohkan jika sampai saat ini banyak SDM Papua yang sudah mengenyam pendidikan sarjana. Namun, banyak dari mereka yang tidak mendapat kesempatan kerja. Di tengah persaingan saat ini, justru orang lain yang berpeluang untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Sama halnya dengan sisi kesejahteraan hidup. Dimana, masih banyak masyarakat Papua yang hidup jauh dari layak.

“Kasihan, tidak boleh, karena kita lihat saja mohon maaf “masyarakat Papua” artinya mereka-mereka ini kalau bisa ada kesejahteraan bagi mereka melalui pembangunan, APBD yang besar ini mereka bisa kelola dengan baik dan mandiri, tapi coba kita lihat saja, trus pemekaran itu untuk siapa?,” jelasnya.

Ia menambahkan, bukannya ia tidak mendukung pemekaran namun sekali lagi pemerintah harus sangat bijak menyikapi masalah ini agar tidak berdampak negatif justru kepada masyarakat lokal.

“Saya setuju kalau pemekaran cuma kita perhatikan SDM dan kesejahteraan, karena kalau tidak kami akan terpinggirkan,” imbuhnya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *