oleh

9 Kepala Kampung Menuntut Dilantik, Pemda Banding ke PTTUN

TIMIKA – Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (1/2) kemarin kembali didatangi sekelompok warga untuk melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut Bupati Mimika menjalankan Putusan PTUN Jayapura Nomor 19/G/2020 Tanggal 17 November 2020, yang mengabulkan gugatan sembilan kepala kampung yang tidak dilantik beberapa waktu lalu.

Sembilan kepala kampung tersebut berasal dari tiga distrik. Lima kepala kampung dari Distrik Kwamki Narama, diantaranya Max Jikwa – Kampung Tunas Matoa, Kiwe Wenda – Kampung Bintang Lima, Ronald Murib – Kampung Damai dan Thomas Kum – Kampung Olaroa. Dua dari Distrik Tembagapura yakni Jan Beanal – Kampung Noselanop dan Ganditer Waker – Kampung Baluni. Satu dari Distrik Kuala Kencana yakni Yokinus Murib – Kampung Utikini II dan satu dari Distrik Iwa yaitu Alkius Kiwa – Kampung Wangirja.

Max Jikwa sebagai perwakilan kepala kampung saat menyampaikan pernyataan sikap menuntut Bupati Mimika menindaklanjuti keputusan PTUN Jayapura. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semuanya harus taat pada hukum.

Max mengungkapkan bahwa ia bersama delapan kepala kampung lainnya melalui proses pemilihan dan dinyatakan berhak untuk dilantik. “Kami minta Bupati segera lantik kepala kampung sesuai putusan PTUN. Kami beri waktu selama 10 hari kedepan untuk ditindaklanjuti. Kalau tidak maka kami akan melakukan unjuk rasa lanjutan,” ujarnya.

Massa pendemo ditemui oleh Pj Sekda Mimika, Jeni Usmany, SPd MPd didampingi beberapa asisten Setda, staf ahli Pemda dan staf khusus Bupati. Usai menerima aspirasi dari masyarakat Pj Sekda menyatakan Pemda Mimika menerima aspirasi tersebut dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pj Sekda mengatakan, Pemda Mimika menyatakan banding terhadap putusan PTUN Jayapura. Jadi ditegaskannya, putusan PTUN Jayapura belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga masyarakat harus menunggu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar. “Masyarakat harus menunggu. Ada prosedur hukum, Pemda banding, nanti hasilnya bagaimana, kita lihat. Pasti pemerintah melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa apa yang dituntut oleh masyarakat bukanlah keputusan perorangan, dalam hal ini pribadi Bupati Eltinus Omaleng, tapi merupakan keputusan Pemda Mimika. “Jadi yang mereka lawan adalah Pemda Mimika, bukan Pak Bupati secara pribadi. Jadi Pemda Mimika banding,” tandasnya.

Aksi demo berjalan damai dengan pengawalan ketat dari Polres Mimika. Kasat Intel Polres Mimika, AKP Sudirman menegaskan aksi tersebut tidak mendapat izin keramaian dari Polres Mimika, sehingga tidak bisa berlangsung lama. Sebab di masa pandemi, kegiatan yang menimbulkan kerumunan dilarang. (sun/tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *