oleh

Tokoh Masyarakat Harap Pemilihan Sekda Bisa Berjalan Sesuai Prosedur

TIMIKA – Seleksi terbuka pemilihan Sekda Kabupaten Mimika masih terus bergulir. Masyarakat diharapkan dapat mendukung jalannya proses seleksi pemilihan Sekda ini dengan bijak. Agar Sekda yang terpilih nantinya benar-benar tokoh yang mumpuni dan bisa mendukung penuh peran bupati dan wakil bupati di roda pemerintahan, maka para tokoh masyarakat juga berharap agar proses ini bisa dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Hal itu diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Amungme, Markus Timang dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Horison, Sabtu (6/2). Sebagai salah satu tokoh masyarakat Amungme, ia menyebutkan jika bersama Theo Deikme tetap mendukung apa yang menjadi kebijakan bupati dalam proses seleksi Sekda.

Mantan Anggota DPRD 2014-2019 ini menyebutkan jika pada proses pemilihan Sekda ini, ia berharap tidak ada tokoh masyarakat ataupun tokoh publik lainnya yang menggunakan kesempatan ini untuk memperkeruh suasana.

Markus mengatakan dari pencalonan Sekda yang kini diikuti dengan seleksi 6 pejabat daerah ini, tentulah merupakan orang yang sudah berpengalaman. Dari enam pejabat yang maju pada seleksi jabatan Sekda ini, ia berharap tidak ada pihak lain yang ikut mengeruhkan suasana dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan publik, seperti menyebutkan jika ada calon Sekda yang bukan Orang Asli Papua atapun jabatan yang belum memenuhi syarat untuk menjadi Sekda.

Semua calon yang maju pada pencalonan Sekda dengan mengikuti test terbuka ini kata Markus, merupakan hak preogratif dari bupati dan tentu sudah dikaji lebih dahulu.

“Jangan ada orang yang berambisi, ego dengan proses seleksi dan pencalonan enam Sekda ini. Mereka yang ikut seleksi ini sudah tentu orang yang berkompeten. Saya harap tidak ada organisasi lain yang menggunakan waktu ini untuk kepentingan pribadi, ini tidak benar, saya siap laporkan ke polisi jika ada yang beberkan nama saya ke publik untuk hal ini,” jelasnya.

Ditambahkan Markus, dalam tahap seleksi calon Sekda ini dengan uji kemampuan terbuka, bupati memiliki hak preogratif. Dimana, urusan birokrasi dan pemerintahan tentu saja memiliki aturan tersendiri dan masyarakat diharapkan dapat ikut mendukung upaya ini dengan bijak.

“Itu urusan dan kewenangan penuh dari bupati, jangan berkoar-koar lagi tentang birokrasi tentang pemerintahan di kabupaten ini. Tidak boleh pemicu dan jadi provokator di daerah ini,” tegas Markus.(ami)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *