oleh

Daripada Pemekaran, JWW Malah Usul Bentuk Badan Otoritas Papua

TIMIKA – Salah satu tokoh Papua yang kini dipercaya menduduki jabatan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jhon Wempi Wetipo juga mengikuti dinamika politik di Papua, salah satunya semakin kuatnya isu pemekaran provinsi.

Kepada wartawan di Rimba Papua Hotel pada Jumat (12/2) kemarin, Jhon Wetipo mengatakan sebagai orang Papua, ia ingin angkat bicara soal adanya pro kontra mengenai pemekaran provinsi. Apalagi usulan pemekaran bukan hanya satu, tapi tiga, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.

Menurutnya, ini terkait dengan evaluasi Otonomi Khusus. Jhon mengakui bahwa ini bukan ranahnya sebagai Wamen ikut bicara. Tapi sebagai orang Papua, ia menyatakan bahwa penanganannya harus secara holistik dan jangka panjang. Tidak bisa dalam penanganan yang temporer. “Karena itu perlu ada pembentukan badan otoritas percepatan pembangunan Papua,” terangnya.

Badan otoritas dijelaskannya, ditetapkan dengan Undang Undang. Berarti selevel dengan menteri yang akan fokus dalam penanganan Papua untuk jangka panjang. Berbeda dengan Instruksi Presiden yang tentunya mengikuti periode atau masa jabatan presiden. Jika masa jabatan presiden, berakhir maka Inpres juga berakhir.

JWW sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa ia dengan beberapa temannya sedang membuat konsep pembentukan badan otoritas Papua untuk didorong ke pemerintah, dalam hal ini Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

“Kita berharap ini menjadi catatan besar untuk kita kedepan Papua seperti apa supaya bisa mengatur soal ekonomi. Karena data BPS yang baru dirilis bahwa angka kemiskinan paling tertinggi di Papua, padahal orang bilang Papua itu kaya. Apanya yang kaya, rakyat saja miskin. Kemudian IPM juga paling rendah, jadi mari kita benahi dari sisi ini,” jelasnya.

Sebelumnya sudah ada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), tapi kata JWW ini hanya unit bukan badan. Badan berarti selevel menteri. Badan otoritas sudah dibentuk untuk Batam, sehingga Papua harusnya bisa karena dinaungi Otsus dan permasalahan yang sangat kompleks.

UP4B kata dia, tidak memiliki anggaran. Program ada tapi semua ditangani kementerian dan lembaga. Sehingga masih ada egosentris yang akhirnya tidak fokus. Tapi jika dibentuk badan otoritas, maka badan ini akan berfungsi mengawasi dana Otsus dan mendapat alokasi anggaran tersendiri untuk menangani masalah Papua.

“Badan ini akan jadi payung besar untuk masalah infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan politik. Jadi badan ini akan melaporkan langsung kepada presiden. Tapi UP4B ini hanya ketua tim saja yang ada, tapi program masih ada di kementerian dan lembaga. Kalau badan ada, berarti ada deputi di bawahnya untuk setiap bidang,” tutupnya. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *