oleh

Ganti Rugi Lahan Irigasi SP 7 Sudah Dihitung Appraisal

TIMIKA – Pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan menjadi tugas berat Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika. Dengan banyaknya persoalan maka Pemda Mimika melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Mimika berupaya menyelesaikan satu per satu.

Salah satu pembebasan lahan lahan akibat dampak pembangunan yang sedang diselesaikan adalah ganti rugi lahan jaringan irigasi di Kampung Mulia Kencana, SP 7. Kepala Bidang Pertanahan, James Sumigar menyatakan pengukuran dan perhitungan sudah dilakukan melibatkan tim appraisal atau jasa penilai.

James mengakui untuk pembayaran membutuhkan waktu lama karena ada sejumlah proses yang harus dilalui. Dimulai dengan pembuatan peta bidang kerjasama dengan Badan Pertanahan Negara (BPN). Peta bidang sudah keluar, dilanjutkan dengan penilaian. Semua proses itu sudah dilakukan dan tim tinggal menunggu dokumen dari tim appraisal.

James mengatakan setelah dokumen dari tim appraisal diterima maka pihaknya bisa mengajukan dalam penganggaran. Semua objek tanah yang masuk dalam data akan diusulkan. “Semua kita masukkan. Setelah dihitung berapa anggarannya dimasukkan dalam APBD Perubahan. Karena itu sudah nilai yang pasti, nilai yang dikeluarkan appraisal, jadi bukan kira-kira,” paparnya.

Ia menambahkan ada banyak dokumen berupa sertifikat dari warga yang dimasukkan karena menganggap terdampak pembangunan irigasi. Tapi setelah dilakukan pemetaan ternyata tidak termasuk. Sehingga tidak semuanya dimasukkan dalam daftar pembayaran ganti rugi. Panjang atau luasan jalur irigasi mencapai 4.750 meter persegi termasuk bendungan meskipun tidak seluruhnya tanah bersertifikat karena ada pula tanah restan dan rencana jalan.(sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *