oleh

Satgas Covid-19 Tidak Lagi Dapat Dana Khusus

TIMIKA – Penanganan Covid-19 kini tidak lagi spesial. Bahkan dalam hal kebijakan anggaran. Jika pada Tahun 2020 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melakukan realokasi dan refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 200 miliar lebih, maka tahun ini tidak.

Anggaran penanganan Covid-19 pada Tahun 2020 dikelola oleh Tim Gugus Tugas. Tapi sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri, Tim Gugus Tugas dibubarkan, diganti Satuan Tugas. Meski pendekatan penanganan masih sama, tapi dari sisi kebijakan penganggaran berbeda.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Ir Syahrial, MM dalam rapat evaluasi Satgas Covid-19 di Hotel Grand Tembaga, Selasa (23/2) kemarin menegaskan tidak ada anggaran khusus untuk Satgas Covid-19. Program penanangan Covid-19 melekat pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Jadi kita Satgas tidak ada anggaran khusus semua melekat di OPD,” ungkapnya.

Meski demikian lanjutnya, mengacu pada Permendagri maka penanganan tetap dengan tiga pendekatan, yaitu kesehatan, jejaring sosial dan penanganan ekonomi. Inilah yang dievaluasi dalam pertemuan kemarin untuk selanjutnya dilaporkan ke Mendagri.

“Jadi kita punya rapat ini sebetulnya dalam rangka pengumpulan data untuk pelaporan ke pusat. melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 di kabupaten. Itu ada kewajiban kita kepada pemerintah pusat,” ungkap Syahrial.

Secara umum kata Syahrial, wabah Covid-19 masih terjadi di Mimika baik di Kota Timika maupun di Tembagapura pada area PT Freeport Indonesia. Makanya Satgas akan memberikan pertimbangan kepada pimpinan daerah untuk perpanjang masa adaptasi kebiasaan baru. Menerapkan protokol kesehatan dan work from home serta belajar dari rumah.

Dalam pertemuan kemarin, OPD yang tergabung dalam Satgas Covid-19 mengeluhkan soal anggaran. Salah satunya dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang kekurangan dana operasional. Menurut Kepala Dinas Satpol PP, Paulus Dumais dengan alokasi anggaran hanya Rp 1 miliar lebih untuk mendanai semua kegiatan maka itu tidak akan mencukupi.

Pasalnya dalam menjalankan tugas seperti pengawasan dan penertiban bagi pelanggar protokol kesehatan, ditambah lagi jika ada penyekatakan pembatasan sosial, maka personel yang diturunkan harus ditunjang operasional, termasuk pembelian bahan bakar minyak untuk kendaraan. (sun)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *