oleh

LKPD Mimika Masih Kurang Laporan Aset dan UP

TIMIKA – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua sedang melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020. Tapi saat ini masih tahap audit interim atau pemeriksaan pendahuluan.

Sambil menjalani pemeriksaan pendahuluan, Pemda Mimika juga tengah menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus diserahkan sebelum 31 Maret 2021 mendatang. Sayangnya, LKPD masih kekurangan data aset dan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris BPKAD Mimika, Lukas Luli Lasan yang ditemui di kantornya, Rabu (24/2) kemarin mengatakan LKPD sementara disusun tapi masih kurang data aset dan pertanggungjawaban UP. “UP masih ada beberapa OPD dan data aset masih direkon. Proses penyusunan LKPD tetap berjalan dan berharap pada 31 Maret sudah selesai,” ungkapnya.

Sementara untuk penggunaan dana penanganan Covid-19 tidak ada audit khusus. Lukas mengatakan, dana Covid-19 merupakan satu kesatuan dari pengelolaan keuangan daerah yang ditangani oleh OPD. Sehingga pertanggungjawaban oleh masing-masing OPD.

Mengenai pertanggungjawaban UP diungkapkan Lukas memang ada kendala karena adanya pergantian pejabat di pertengahan tahun anggaran. UP diberikan kepada bendahara untuk digunakan membiayai kegiatan rutin. Jika itu dimanfaatkan dengan baik maka pasti pengelolannya pun akan baik dan bendahara tidak pusing dengan bukti pertanggungjawaban.

Hanya saja kata Lukas ketika ada pergantian pejabat dan juga bendahara ikut diganti, penggunaan dana UP tidak dituangkan dalam berita acara serah terima. “Ketika pergantian maka pimpinan baru bisa tahu mana yang dipertanggungjawabkan. Kalau UP dipegang pejabat lama seharusnya berita acara serah terima dituangkan bahwa penggunaan UP seperti apa. Apapaun konsepnya tetap pejabat lama yang bertanggungjawab,” tandasnya.(sun)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *