oleh

Otsus untuk Mimika Dinilai Gagal

TIMIKA – Kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua, khususnya Kabupaten Mimika dinilai telah gagal. Dengan dana triliunan rupiah yang dikucurkan setiap tahun sejak Tahun 2001 hingga Tahun 2020, Otsus belum mampu menjawab harapan masyarakat Papua untuk hidup dengan sejahtera.

Untuk mendukung pelaksanaan UU Otsus Papua, negara dalam hal ini pemerintah pusat terhitung sejak 2002 telah menyalurkan dana Otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 127 triliun (Rp126,99 triliun). Penyaluran dana tersebut sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

Sepanjang periode 2002-2020, Kementerian Keuangan mencatat penyaluran dana Otsus ke Papua mencapai Rp 93,05 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 33,95 triliun.

Hal ini bisa dilihat dari indikator masih terbelakangnya tingkat perekonomian masyarakat Papua dengan kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni. Politisi PDIP DPRD Kabupaten Mimika, Karel Gwijangge, Selasa (23/2) dengan tegas mengatakan jika kucuran Otsus untuk Kabupaten Mimika belum dirasakan dampaknya oleh masyarakat asli Papua.

Masyarakat Papua sebutnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jangankan melihat jauh kepada masyarakat yang berdomisili di pesisir pantai dan pegunungan, masyarakat yang tinggal dekat dengan kota Timika saja masih hidup dalam keterbatasan.

“Masih banyak masyarakat Papua yang miskin, di situlah kami bisa bilang Otsus gagal, kita harus bilang itu,” tegasnya.

Dengan uang yang sangat besar oleh negara sebut Karel ternyata tidak menjadi jawaban atas harapan masyarakat Papua untuk hidup lebih baik lagi. Otsus yang ditengarai bukan datang dari niat baik pemerintah pusat membuat pemanfaatanya juga tidak berarti di Papua.

Masyarakat Papua asli yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebut Karel, hingga kini masih hidup melarat. Di Era Otsus, masyarakat asli Papua masih belum bisa membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik lagi.

Selain karena bukan datang dari niat untuk mensejahterakan masyarakat Papua, Otsus belum dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat Papua karena juga sistim pengawasanya yang masih sangat kurang dan tidak ada. Otsus yang hanya diberikan dari pusat melalui Provinsi Papua lalu ke kabupaten-kabupaten ini tidak diawasi dengan jelas penggunaanya.

Khusus untuk Kabupaten Mimika kata Karel, dengan dana Otsus ini tidak jelas juga peruntukannya bagi bidang pendidikan. Jika jelas, maka akan ada data berapa jumlah mahasiswa Amungme, Kamoro dan lima suku kekerabatan lainya dengan dana Otsus ini.

“Silahkan bagi kabupaten lain, tapi Mimika, kami tidak pernah nikmati dana Otsus, kalau dipakai untuk pembangunan jalan, segala macam itu pakai, tapi mana itu dana Otsus biayai putra daerah untuk sekolah,” jelasnya.

Lanjutnya, kecuali masyarakat Papua yang sudah memiliki pekerjaan akan memiliki rumah yang layak huni. Namun, sebaliknya yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki rumah layak huni.

Harus diakui juga kata Karel, Mimika bisa mendapatkan anggaran dari pusat yang bisa dijadikan aset bagi kampung dari Dana Desa. Walaupun belum dilaksanakan selama 20 tahun seperti dana Otsus, namun dari Dana Desa, masyarakat bisa mengembangkan kampung mereka dengan berbagai bidang pembangunan.

Dikatakan Karel, penggunaan Dana Otsus sendiri tidak ada pengawasannya seperti dana-dana lain yang jelas petunjuk teknisnya dan petunjuk pelaksanaannya. Hal inilah juga yang menyebabkan sampai saat ini tidak ada bukti yang nyata keberpihakan dana Otsus bagi masyarakat Mimika seperti pada kebutuhan yang paling dasar yakni saran tempat tinggal.

“Jadi Otsus menurut kami di Mimika ini, dari Dana Otsus yang bisa mensejahterakan masyarakat di sini, ada rumah yang layak, itu nihil, nol, tidak ada di sini,” pungkas Karel.(ami)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *