oleh

Bantu Pengobatan Warga Binaan, Komisi A Saran Dicover BPJS Kesehatan

TIMIKA – Masalah kesulitan anggaran guna mengakomodir pengobatan kepada kurang lebih 260 warga binaan di Lapas Kelas II Timika, bisa didukung dengan penggunaan layanan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Untuk itulah, walaupun hanya didukung dengan anggaran Rp 12 juta per tahun dari pemerintah pusat, pihak Lapas bisa tetap melaksanakan pengobatan kepada para wargaa binaan yang sakit dengan bantuan pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi A DPRD, Daud Bunga, Jumat (26/2) di Kantor DPRD. Dikatakan Daud, semua warga binaan di Lapas Kelas II B merupakan bagian dari masyarakat di Kabupaten Mimika. Untuk itulah apabila ada keluhan dari pihak Lapas yang menyebutkan jika mereka kesulitan untuk menanggung biaya berobat para warga binaan, tentu membuat miris semua pihak.

Kepada pihak Lapas, Daud mengatakan pemerintah bisa saja memberikan dukungannya. Dan untuk hal ini, pihak Lapas diharapkan dapat menempuh langkah untuk bersurat secara resmi kepada pemerintah. Masalah ini sebutnya harus dicover oleh BPJS Kesehatan.

“Mereka (Lapas) harus bersurat resmi ke pemerintah, kalau bisa ini harus dicover oleh BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Selain langkah tersebut, kata Politisi Partai Nasdem ini, pihak Lapas bisa mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya berobat kepada pemerintah daerah. Hal ini kata Daud bisa dilaksanakan dengan koordinasi bersama agar Lapas kesannya tidak berjalan sendiri dan apa yang menjadi kebutuhan Lapas bisa diketahui oleh pemerintah daerah.

Dengan keterbatasan yang ada sebutnya, pemerintah daerah juga tidak bisa memperhatikan semua hal secara mendetail, apalagi Lapas merupakan instansi vertikal di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM.

“Makanya tadi saya bilang Kalapas harus pro aktif menyampaikan kepada bupati dan wakil bupati, permasalahan yang mendasar contohnya sakit, kalau perlu bersurat resmi untuk pembebasan biaya berobat, tapi yang kita fokuskan mereka harus punya BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD ini menambahkan di era saat ini, tidak ada hal yang sulit sepanjang hal ini dijalankan dengan mekanisme yang ada. Kalapas sebutnya harus terus pro aktif untuk terus berkoordinasi dan mencari solusi dengan pemerintah dan pihak terkait. Sebab jangan hanya karena anggaran yang terbatas, lalu berhenti dan tidak berusaha.

“Jangan karena anggaran terbatas kita berhenti, dan pelayanan mendasar di dalam ini tidak bisa berhenti, sakit tidak bisa diberhentikan tapi bagaimana membuat orang yang sakit ini sembuh, ini yang harus diupayakan,” imbuhnya.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *