oleh

Anggota DPR RI Komarudin Watubun Reses di Timika

TIMIKA – Dua hal yang menjadi perhatian pemerintah di Papua adalah soal Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran. Itu juga yang menjadi perhatian dalam diskusi dengan masyarakat saat agenda Reses Anggota DPR RI Komarudin Watubun di Kabupaten Mimika.

Komarudin Watubun, Selasa (2/3) di Hotel Grand Mozza mengatakan ada dua pasal yakni Pasal 34 tentang keuangan dan pasal 76 tentang pemekaran menjadi penting saat ini untuk dibahas karena UU Nomor 21 pasal 34 tentang DAU nasional yang diberlakukan untuk Papua dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan provinsi lain berakhir tahun 2021.

Soal lain yang menjadi perhatian dalam agenda resesnya ini juga soal pemekaran Papua yang dirasa pemerintah pusat sebagai realitas politik di lapangan. Hal ini sebutnya bisa dilihat jika Presiden berkunjung ke daerah-daerah, masyarakat kerap mengusulkan untuk pemekaran Provinsi Papua.

Lanjutnya, ada pula tim Otsus yang bergelombang-gelombang ke Jakarta mulai dari tim Otsus kepala-kepala daerah dari wilayah Saireri, Animha, Leepago, Meepago dipandang sebagai realitas (fakta) di lapangan. Tetapi, sebutnya dalam UU Otsus proses pemekaran melalui DPRP dan MRP. Di sini kata Komarudin, usulan pemekaran selalu mentok di DPRP dan MRP. Untuk itulah, pemerintah mengusulkan ke DPR untuk dibahas dan ditinjau kembali.

“Dua-dua sumbernya dari rakyat, tapi kalau aspirasinya dari rakyat ke MRP, DPRP baru ke pusat ada mengalami kendala di sini, ya sudah rakyat usul langsung ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Namun, dalam masalah ini harus dipertimbangkan beberapa hal. Karena putusan kembali lagi dari pemerintah pusat. Fakta selama 20 tahun jelasnya, usulan ini memang mentok di situ saja dengan proses dari rakyat. Selama 20 tahun Otsus berlaku kata Komarudin, proses ini harus disampaikan kepada masyarakat.

Dijelaskan, khusus untuk pasal 34 menyangkut 2 persen DAU nasional yang dipertukan bagi Papua selama 20 Tahun Otsus dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan provinsi lain memang berakhir di bulan ini, tahun 2021.

Setelah dievaluasi, memang ada yang menyebutkan jika Otsus gagal. Jika Otsus sendiri tidak diteruskan maka 29 kabupaten dan 1 kota di Papua yang PADnya lumayan baik seperti di Timika, Merauke, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Biak Numfor bisa tetap berjalan. Namun fakta daerah lain yang pemekaran yang PADnya kecil, masih sangat bergantung pada kucuran dana Otsus 50 persen.

“Kondisi keuangan Papua ini masih sangat bergantung pada keuangan nasional karena kegiatan perusahaan, usaha swasta juga masih tergantung kepada dana pemerintah,” jelasnya.

Khusus untuk pasal yang akan direvisi ini, presiden sebutnya punya hak subjektif untuk mengeluarkan Perpru yang tidak bisa diganggu gugat. Untuk itulah, kini dibentuk Pansus sebanyak 30 anggota DPR RI guna membahas revisi UU Otsus.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *