oleh

Belum Semua OPD Bentuk Pokja Pelelangan

TIMIKA – Memasuki bulan ketiga Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum juga dilaksanakan. Rencananya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baru dibagikan hari ini Rabu (10/3) berdasarkan undangan yang beredar.

Meski DPA akan dibagikan tapi butuh waktu beberapa bulan lagi untuk bisa memulai pekerjaan fisik. Pasalnya belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membentuk Pokja pelelangan. Itu diungkapkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Mimika, Bambang Wijaksono yang ditemui di kantornya, Selasa (9/3) kemarin.

Bambang mengatakan seharusnya mulai Tahun 2021, Pokja pelelangan akan dibuat permanen dan mandiri di Bagian PBJ Setda Mimika sesuai Perpres 16 Tahun 2018. Bupati juga sudah menyetujui. Tapi karena kondisi di Mimika dimana APBD mengalami penurunan sangat drastis, kemudian masih perlunya kesiapan sarana dan prasarana maka Pemda menyurati LKPP.

LKPP kata Bambang sudah merespon surat tersebut pada 21 Desember 2021 yang menyatakan Pokja pelelangan yang bersifat ad hoc masih bisa berlaku sampai 31 Desember 2023. Maka Pemda Mimika juga mengikuti dimana OPD masih bisa membentuk Pokja masing-masing.

Bagian PBJ sudah bersurat ke semua OPD untuk membentuk Pokja. Ada beberapa yang sudah namun sebagian belum. Alasannya karena belum menerima DPA. Padahal menurut Bambang, Pokja sebenarnya sudah bisa dibentuk setelah adanya penetapan APBD oleh DPRD. “Tapi karena faktor kebiasaan di OPD belum terima DPA dulu kayaknya belum yakin padahal tidak harus demikian,” terangnya.

Sejauh ini diungkapkan Bambang baru Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang sudah membentuk Pokja, bahkan sudah input beberapa kegiatan di dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) terutama kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK).

Setelah penyerahan DPA, Bagian PBJ akan bersurat lagi ke OPD untuk segera input RUP sehingga pelaksanaan kegiatan bisa secepatnya berjalan. Seharusnya, input RUP dilakukan paling lambat 28 Februari. Tahun lalu menurut Bambang sudah berjalan baik tapi karena adanya aplikasi baru makanya pelaksanaan APBD juga terlambat.(sun)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *