oleh

Tekan Pemalangan Kembali, Utamakan Tindakan Preventif Pada Masyarakat

TIMIKA – Guna meminimalisir adanya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat dengan memalang jalan seperti yang terjadi di Pomako baru-baru ini, maka baik pemerintah maupun aparat keamanan diharapkan lebih mengedepankan tindakan perventif untuk menyelesaikan masalah.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Mimika, H Iwan Anwar, SH saat ditemui Radar Timika, Selasa (9/3) di ruang kerjanya mengatakan, tindakan preventif perlu dilaksanakan ketimbang tindakan repressif dalam penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Jika tindakan pengamanan yang dilakukan dengan aksi penembakan dalam menyelesaikan masalah, maka dikhawatirkan aksi pemalangan masih akan menjadi tradisi masyarakat.

“Kita berharap tindakan prenventif itu lebih diutamakan ketimbang repressif. Kalau sudah terjadi pemalangan kan, saya kira perlu pemerintah maupun pihak keamanan perlu berikan pemahaman hukum kepada masyarakat kita, bahwa kalau terjadi sesuatu itu jangan main hakim sendiri,” jelas Iwan.

Politisi senior Partai Golkar ini mengatakan, pemalangan sebagai tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat, akibat dari ketidakpuasan terhadap masalah kriminalitas ini harus pelan-pelan ditinggalkan. Masyarakat harus diberitahu dengan mengedukasi mereka, bahwa pemalangan adalah hal yang melanggar hukum.

Lanjutnya, bukan menjadi rahasia umum lagi jika masyarakat kerap melakukan pemalangan untuk menyikapi suatu permasalahan. Di sinilah peran pemerintah dan aparat keamanan, yang harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya penegakan hukum positif kepada masyarakat.

Iwan yang juga seorang advokat ini mengatakan, kasus pemalangan yang dilakukan di Pomako ini harus menjadi pelajaran berharga lagi kepada pemerintah maupun aparat keamanan.

Untuk aparat keamanan, Iwan berharap agar edukasi kepada prajurit keamanan baik TNI maupun Polri harus terus dilaksanakan, agar mereka benar-benar paham dalam menangani permasalahan di tengah masyarakat.

“Kita berharap institusi tertentu itu yang menggunakan senjata api diberi pemahaman, bagaimana menggunakan senjata api. Apalagi belum waktunya datang terjun ke lapangan menghalau masyarakat, saya sangat menyayangkan kejadian itu,” jelasnya.

Ditambahkan Iwan, guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Poumako, maka pos-pos keamanan di sana harus dihidupkan. Baik keberadaan KP3 Laut, Polairut sebagai ujung tombak untuk menciptakan Kamtibmas di sana, harus lebih giat lagi dengan edukasi dan sosialisasi tentang penegakan hukum.

“Masyarakat perlu diedukasi tentang penegakan hukum. Jika sudah diedukasi dan diberikan pemahaman, ya pelan-pelan hukum itu harus ditegakkan. Kalau hukum cuma edukasi tanpa penegakan, maka hukum itu hanya tertulis,” pungkasnya. (ami)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *