oleh

Sikapi Tuntutan Masyarakat Soal PT PAL, DPRD akan Gelar RDP

TIMIKA – Guna mengetahui sejauh mana persoalan tuntutan dari masyarakat soal PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL), DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait. Persoalan PT PAL yang dikeluhkan oleh masyarakat dengan bertemu Komisi A DPRD ini terlebih dahulu akan ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi. Setelahnya, akan diadakan RDP guna menemukan solusi permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng, Selasa (16/3). Dikatakan Robby, melihat adanya tuntutan dari masyarakat soal PT PAL ini harus dilihat dari berbagai sisi. Dimana, kini proses mengenai legalitas dari lahan yang digunakan untuk aktivitas PT PAL sudah jelas.

“Jadi aspirasi yang mereka sampaikan ke kita, pastinya kita akan tindak lanjut sesuai mekanisme, pastinya kita akan lakukan upaya untuk RDP dengan PT PAL, masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, tuntutan dari masyarakat sebut Robby juga harus jelas apakah menginginkan kompensasi soal hak ulayat ataupun PT PAL harus angkat kaki, serta kontribusi yang harus diberikan oleh PT PAL.

Paling tidak sebut Robby, ada hal utama yang harus dipikirkan oleh masyarakat setempat yakni memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi.

“Pada prinsipnya yang positif adalah ketika mereka sudah memiliki legalitas dari pihak PT PAL maka untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat, ini khan hal-hal yang dari sisi legalitas sudah jelas mereka miliki, sekarang yang penting keterlibatan masyarakat setempat untuk dipekerjakan,” jelasnya.

Lanjutnya, yang perlu diperhatikan juga, hasil dari kelapa sawit sudah ada dan apakah harus dibangun pabrik pengolahan ini juga penting dipikirkan oleh masyarakat. Namun, jika ganti rugi hak ulayat yang diinginkan oleh masyarakat, menurutnya ini sudah tidak bisa karena legalitas sudah dimiliki oleh PT PAL.

Ditambahkan Robby, pada prinsipnya pihaknya juga tidak punya kewenangan untuk membatalkan legalitas PT PAL sebab mereka sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Sebelumnya, pemilik hak ulayat di Iwaka, Senin (15/03) menemui Komisi A DPRD Mimika. Kedatangan mereka untuk meminta agar DPRD Mimika, membentuk panitia khusus (pansus) terkait lahan PT PAL.

Tokoh Perempuan Iwaka yang juga sebagai pemilik lahan Ratna Kanareyau didampingi Kepala Suku Iwaka, Nowe Awiyuta mengatakan permasalahan yang terjadi sudah berlangsung sejak tahun 2009.

Disebutkan Ratna, masyarakat empat kampung yaitu Kampung Iwaka, Kamora Gunung, Kiyura Pantai, dan Kiyura Gunung menyerahkan tanah kepada PT PAL untuk perkebunan kelapa sawit seluas 35 ribu hektar dengan total ganti rugi hanya sebesar Rp1,6 miliar.

PT PAL juga sudah mengambil Sirtu galian C sejak 2010 untuk penimbunan lahan perkantoran, gudang dan barak pekerja. Kegiatan pengambilan material Sirtu ini sendiri masih berlangsung sampai saat ini.

Disebutkan Ratna sesuai surat perjanjian antara PT PAL dan Koperasi Buh Bau Yamane/Masyarakat Iwaka nomor 074/HR-GA/PT.PALIV-2013 dan nomor 001-SPK/KOP-BBY/WK-KK/IV/2013 tentang pembangunan kelapa sawit pola kemitraan (kebun plasma), PT PAL wajib mendirikan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO. Namun, sampai sekarang PT PAL belum mendirikan pabrik yang dimaksud.

Untuk itulah, masyarakat pemilik hak ulayat berharap DPRD perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari solusi atas permasalahan dengan PT PAL yang dianggap sudah sangat merugikan masyarakat lokal pemilik hak ulayat.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *